oleh

Insentif Guru Swasta Dicabut, PGSRI Sambangi DPRD Kota Tangerang

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Sejak terhitung per-Januari 2017, insentif atau tunjangan bagi guru swasta ditingkat SMA/SMK di kota Tangerang, yang biasanya turun setiap triwulan sekali, resmi telah dihapus Pemerintah Kota Tangerang.

Penghapusan insentif tersebut, dilakulan oleh Pemerintah Kota Tangerang, sesuai dengan amanat dalam undang-undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Persatuan Guru Swasta Republik Indonesia (PGSRI), Jumat (04/08) kemarin, mendatangi DPRD Kota Tangerang, untuk melakukan audiensi.

Dalam audiensi tersebut, Komisi II DPRD Kota Tangerang, yang membidangi bidang pendidikan menyambut baik kedatangan puluhan guru swasta tersebut.

Meskipun dalam audiensi yang berlangsung di ruangan Banmus DPRD Kota Tangerang tersebut, belum mendapatkan hasil dan solusi, namun Komisi II DPRD Kota Tangerang berjanji akan memperjuangkan, apa yang menjadi keluhan guru-guru swasta tersebut.

Sekertaris Komisi II DPRD Kota Tangerang, Amarno W Wiyono menjelaskan, meskipun anggaran untuk insentif guru swasta ada, namun DPRD tidak berani mengeluarkan insentif tersebut. Sebab, kata Amarno menjelaskan, SMA dan SMK saat ini dalam pengelolaannya telah diambil alih oleh Provinsi.

“Tapi intinya begini, kita akan mencarikan solusi, sekarang ini kita akan meyakinkan pak Walikota bagaimana supaya mau, buat Perda tentang hal itu, kemudian pak Gubernur juga membuat Pergub.” kata Sekertaris Komisi II DPRD Kota Tangerang.

Dia (Amarno) menjelaskan, Pengelolaan SMA dan SMK yang diambil alih Provinsi tersebut meliputi tiga hal, Pertama, kata Amarno, masalah Aset, Kedua, masalah Sumber Daya Manusia, dan Ketiga, masalag keuangan.

“Dan kita saat ini, gak punya celah untuk mengeluarkan insentif itu. Kalau ada satu celah saja ya kita kasih uang insentif itu.” jelas Amarno.

Senada dengan Amarno, Koordinator Presidium PGSRI Kota Tangerang, Mulyadi LM, Sabtu (05/08) ditempat yang sama, menyayangkan langkah pemerintah yang telah menghapus insentif guru tersebut.

Baca juga :  Komunitas UKM Tangsel Berkibar Bagi - bagi Nasi Bungkus Ke Korban Banjir Di Ciputat

Dia (Mulyadi) menilai, keputusan pemerintah kota Tangerang tidak tepat dan tidak berpihak. Seharusnya, kata Mulyadi menjelaskan, sebelum dihapuskan Insentif guru tersebut, Pemerintah dengan Dewan (DPRD) mencari solusi, bagaimana agar adanya UU baru (UU No 23/2014) tersebut tidak berdampak pada insentif.

“Harusnya sebelum di hapusnya insentif itu, pemerintah dengan dewan mencari solusi, bagaimana supaya, dengan adanya UU baru ini tidak berdampak pada insentif para guru-guru di SMA dan SMK,” jelas Mulyadi.

“Harusnya di rumusin dulu, apa kira kira yang akan dibuat oleh pemerintah dengan dewan, tidak kemudian, dihapusnya, guru bergejolak, terus baru di pahami.” pungkas Mulyadi, Kesal.

Sekedar informasi, rencannya PGSRI dalam waktu dekat akan datang kembali ke kantor Walikota Tangerang. Selain itu, pihaknya juga telah mengirimkan surat ke Walikota, Arief R Wismansyah, namun sampai saat ini belum ditanggapi.

“Kita sudah sudah ngirim surat ke Walikota, tapi belum ada balasan, pada tanggal 24 Juli 2017 lalu, tapi, belum ada balasan. Harapan kami, ya guru-guru bisa dibalikan lagi insentif yang dulu pernah di terima.” kata Mulyadi. (Red. Haji Merah/Kicanewscom). 

Audiensi PGSRI dengan Komisi II DPRD Kota Tangerang. Foto. Istimewa.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru