oleh

Insentif Guru Swasta di Stop, Ini Komentar PGSRI dan DPRD Kota Tangerang

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Pemerintah Kota Tangerang melalui UU No 23 Tahun 2014, sejak Januari 2017, resmi mengeluarkan kebijakan dengan mencabut insentif atau uang tunjangan bagi guru swasta pada tingkat SMK dan SMA di Kota Tangerang.

Hal tersebut dilakukan karena, Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2014, telah mengambil alih tugas dan wewenang sistem pendidikan ditingkat SMK dan SMA, dari mulai pengelolaan aset sekolah, sumber daya manusia (tenaga pengajar) dan pengelolaan keuangan sekolah dilimpahkan ke Provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Persatuan Guru Swasta Republik Indonesia (PGSRI) Kota Tangerang, merasa kecewa. Mereka menilai, meskipun kebijakan tersebut, sudah menjadi ketetapan Pemerintahan Pusat, namun setidaknya Pemerintah Kota Tangerang, bisa memberikan solusi.

Keputusan Pemerintah Kota Tangerang tidak tepat dan tidak berpihak, kepada para pengajar, seharusnya sebelum dihapuskan Insentif guru, pemerintah dengan dewan (DPRD) mencari solusi, bagaimana agar, adanya UU baru (UU No 23/2014) tersebut tidak berdampak pada insentif.

Demikian hal ini disampaikan Koordinator Presidium Persatuan Guru Swasta Republik Indonesia (PGSRI) Kota Tangerang Mulyadi LM, saat dimintai keteranga Jurnalis KICAUNEWS.com, usai menggelar Audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Tangerang.

“Harusnya sebelum di hapusnya insentif itu, pemerintah dengan dewan mencari solusi, bagaimana supaya, dengan adanya UU baru ini tidak berdampak pada insentif para guru-guru di SMA dan SMK,” kata Ketua PGSRI Kota Tangerang, Mulyadi LM, di Gedung DPRD Kota Tangerang, Jl. Jend. Sudirman No 40.

Pemerintah Kota Tangerang, kata Mulyadi menerangkan, sangat lamban dan tidak bisa mencarikan solusi, untuk memperjuangkan para guru-guru swasta di Kota Tangerang.

“Harusnya sebelum di hapusnya insentif itu, pemerintah dengan dewan mencari solusi, bagaimana supaya, dengan adanya UU baru ini tidak berdampak pada insentif para guru-guru di SMA dan SMK, di rumusin dulu, apa kira kira yang akan dibuat oleh pemerintah dengan dewan, tidak kemudian, dihapusnya, guru bergejolak, terus baru di pahami.” terang Mulyadi.

Baca juga :  Jelang Pilkada, Gerindra dan PDI-P Kota Tangerang, Terus Bangun Komunikasi

Senada dengan Mulyadi di tempat terpisah, Sekertaris Komisi II DPRD Kota Tangerang, Amarno W Wiyono menegaskan, pihaknya (DPRD) dalam waktu dekat akan segera mencarikan solusinya.

“Intinya begini, kita akan mencarikan solusi, sekarang ini kita akan meyakinkan pak Walikota bagaimana supaya mau, buat Perda tentang hal itu, kemudian pak Gubernur juga membuat Pergub.” tegas Sekertaris Komisi II DPRD Kota Tangerang, Amarno.

Komisi II DPRD Kota Tangerang, kata Amarno berjanji, akan mencarikan selah, untuk bagaimana caranya insentif atau tunjangan bagi guru swasta di Kota Tangerang, bisa dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang.

“Dan kita saat ini, gak punya celah untuk mengeluarkan insentif itu. Kalau ada satu celah saja ya kita kasih uang insentif itu.” kata Amarno saat dimintai keterangan.

Diketahui, audiensi antara PGSRI dengan Komisi II DPRD Kota Tangerang, yang digelar beberapa hari lalu, di gedung Banmus, belum mendapatkan solusi.

Rencannya PGSRI dalam waktu dekat akan mendatangi Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah. Sebelumnya, PGSRI Kota Tangerang, sudah melayangkan surat permohonan audiensi, namun Walikota Tangerang, belum menanggapi surat yang telah dilayangkan tersebut.

“Kita sudah sudah ngirim surat ke Walikota (Arief R Wismansyah) tapi belum ada balasan, pada tanggal 24 Juli 2017 lalu, tapi, belum ada balasan. Harapan kami, ya guru-guru bisa dibalikan lagi insentif yang dulu pernah di terima.” kata Mulyadi, menerangkan. (Red. Haji Merah/Kicanewscom).

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru