oleh

SMRC: SBY Ikut Pecat Prabowo di Militer, Fadli Zon, Itu Tidak Benar

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Pertemuan dua elite politik (SBY dan Prabowo Subianto) beberapa hari lalu, membuat situasi politik di Indonesia semakin memanas. Prediksi keduanya untuk melakukan koalisi di Pilpres 2019 nanti, bisa dipastikan akan terjadi.

Namun meskipun begitu, Peneliti dari Saiful Kujani Reseach dan Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai, pertemuan dua elite politik tersebut, bukan membahas masalah koalisi Pilpres 2019. Namun, Sirojudin menegaskan, Pertemuan tersebut lebih pada untuk menunjukkan kesolidan di luar pemerintahan.

Sirojudin mengatakan, Ketua Umum Partai Demkrat SBY, tidak mungkin mendukung Prabowo sebagai salah satu Capres di Pilpres 2019. Sebab, Sirojudin menegaskan, SBY adalah salah saty jenderal yang ikut menandatangani surat Dewan Kehormatian Perwira yang memecat Prabowo Subianto.

Namun meskipun begitu, pernyataan Sirojudin Abbas tersebut dibantah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Dia menegaskan, Prabowo tidak dipecat, tahun 1998, ungkap Fadli Zon menambahkan, itu ada pergantian sebagai Pangkostrad.

” Pak Prabowo dikirim ke Bandung menjadi Komandan Sesko ABRI. Setelah itu, pak Prabowo baru diberhentikan dengan hormat oleh Presiden ke-3 BJ Habibie, ” kata Fadli, sebagaimana dilansir dibeberapa media online. Selasa (01/08).

Wakil Ketua DPR ini juga menegaskan, Prabowo Subianto, diberhentikan secara terhormat, dan surat pemberhentiannya itu pun ketika itu, tambah Fadli, ada.

“Jadi dicatat, itu diberhentikan dengan hormat kok. Dan Pak Prabowo ketika itu sedang berada di Yordania. Suratnya (pemberhentiannya) juga ada,” tegas Fadli Zon

Sekedar informasi, soal pemecatan Prabowo Subianto, pernah sempat ramai saat Pilpres 2014 lalu. Waktu itu surat keputusan Dewan Kehormatan perwira (DKP) yang menjelaskan Prabowo Subianto dipecat, bocor ke publik.

Namun isu pemecatan Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2019 kembali mencuat, apakah ada muatan politis ?

Baca juga :  'Menjadi Macan Asia' Apa Yang Anda Pikirkan Dari Ke-3 Orang Ini

Kepuasan Publik Pada Kinerja Pemerintah

Saat ini tingkat kepuasan publik, terkait dengan kinerja pemerintahan Jokowi, berdasarkan beberapa lembaga survei mengalami penurunan.

Nurjaman Center For Indonesua Democracy (NCID), Pada bulan Mei dan April 2017.

Posisi Prabowo, dalam hasil survei tersebut, mengalahkan Jokowi, dengan perolehan pertama, diatas Jokowi sebanyak, 35,16 persen. Sementara Jokowi berdasarkan Survei NCID sebanyak 31,24 persen.

Penurunan elektabilitas tersebut, berdasarkan hasil survei NCID, disebabkan karena, ketidakpuasan masyarakat atas berbagai kebijakannya yang dianggap tidak pro rakyat, seperti kenaikan tarif dasar listrik, pencabutan subsidi dan stabilitas keamanan yang terganggu.

Sementara berdasarkan hasil survei SMRC juga menunjukan, elektabilitas Jokowi juga mengalami penurunan. Berikut ini hasil survei SMRC dari tahun ke tahun.

Pada April 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK turun menjadi 53,8 persen, dan yang tidak puas sebesar 46,2 persen.

Oktober 2015, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK mengalami kenaikan sebesar 54,3 persen, dan tidak puas sebesar 45,7 persen.

Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Kalla juga menurun pada tahun 2016. Pada April 2016, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK mencapai 67,4 persen, dan yang tidak puas 32,6 persen.

Namun tingkat kepuasan tersebut kembali turun pada Oktober 2016. Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK saat itu menjadi 65,9 persen dan yang tidak puas sebesar 34,1 persen.

Tahun 2017, tepatnya pada bulan April, kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK kembali turun. Tercatat, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK menjadi 61,3 persen, dan yang tidak puas 36,9 persen. (Haji Merah/Kicaunewscom).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru