oleh

Setara Institute: Kekerasan Atas Nama Agama Diera Jokowi Tak Kunjung Selesai

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Undang-Undang Penodaan Agama yang ada di Indonesia saat ini, menjadi pusat perhatian dunia Internasional. Selain mengundang kehawatiran, UU tersebut juga dinilai akan berimplikasi pasa reputasi Indonesia sebagai negara hukum yang memegang teguh prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Penemuan Setara Institute di lima negara, dalam penelitiannya ternyata, penerapan UU tersebut, tidak hanya ilegal menurut hukum internasional, tapi juga tidak proporsional, dan dapat merugikan kelompok-kelompok keagamaan.

Demikian hal ini disampaikan Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, Selasa (01/08) dalam konferensi persnya, kantornya, Jl. Hang Lekiu II No 41. Kel. Gunung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Dalam banyak kasus, UU Penodaan Agama telah melampaui batas-batas yang diperbolehkan, tidak hanya membatasi kebebasan beragama, tapi juga ekspresi keagamaan yang merupakan hak asasi tidak boleh dibatasi dalam kondisi apapun,” kata Bonar Tigor, saat konferensi pers.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Saat dimintai Keterangan, Jurnalis KICAUNEWS.com

Diketahui, acara konferensi pers yang digelar Setara Institute, belangsung sekitar pukul 14.15 wib, dengan memaparkan hasil riset terbarunya. Turut hadir Alisson Dimase, Peneliti dari Amerika yang memaparkan hasil Risetnya di Amerika. Aminudin Syarif Peneliti Kebebasan Beragama, dan Sudarto.

Selanjutnya, dalam Konferensi Persnya, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor juga menilai, diera kepemimpinan Jokowi kasus-kasus kekerasan atas nama agama tak kunjung selesai.

Setara Institute, kata Bonar, menambahkan, akan terus menyuarakan penolakan terhadap UU Penodaan Agama dengan berbagai data yang ada.

“Setara Institute akan terus menyuarakan, penolakan UU Penodaan Agama, dengan berbagai data yang ada, kemudian kami juga selalu mempublikasikan hal ini ke pemangku kebijakan, dan para hakim juga banyak yang tidak tau inti persoalan ini” kata Bonar.

Senada dengan Bonar, Peneliti Kebebasan Beragama, Aminudin Syarif menambahkan, kebebasan beragama dan berekspresi adalah hal yang tidak boleh dilarang oleh negara. Dia menilai, UU Penodaan Agama malah, hanya menjadi alat bagi mayoritas untuk melakukan kekerasan.

Baca juga :  Soal Radikalisme dan Intoleransi, SETARA Institute Minta Jokowi Garda Terdepan

“Undang-undang Penodaan Agama, adalah salah satu upaya pembungkaman, dipakistan misalnya seorang pengacara dibunuh gara-gara kasus penodaan agama.” kata Aminudin, menambahkan.

Aminuddin Syarif menegaskan, dibeberapa negara, UU Penodaan Agama sering dijadikan sebagai alat kekerasan dan pelaku kekerasan sering sekali kebal dari panismen pemerintah.

“Dibeberapa negara, UU ini sering dijadikan sebagai alat kekerasan, dan mereka sering sekali kebal dari panismen dari pemerintah.” kata Aminudin.

Diketahui, hasil penelitian Setara Institute, penerapan undang-undang penodaan agama tersebut, dalam penerapannya sering disalah gunakan di lima negara, diantaranya, Indonesia, Mesir, Pakistan, Nigeria dan Jerman. (Red. Haji Merah/Kicaunewscom).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru