oleh

Mental Budak, Mental Gratisan dan Revolusi Mental

[OPINI] KICAUNEWS.COM – Soal mental memang menjadi kata kunci dari rezim Jokowi. Istilah revolusi mental yang diluncurkan Jokowi tahun 2014, secara umum menyoroti kelemahan mental penyelenggara negara yang rakus, korup, boros, suka minjam uutang asing, menyerahkan sumberdaya alam ke asing,  dan absen dalam konflik horizontal. Melalui revolusi mental, Jokowi meyakinkan publik bahwa Indonesia bisa berubah menjadi bangsa besar, bangsa yang mandiri, berdaulat dan tidak di bawah ketiak asing.

Dengan dimentori Megawati Soekarno Putri, Jokowi, juga tidak kalah galak bicara soal mental. Pada tahun 2015, Megawati menuding bangsa ini bermental budak, sebab bangsa ini adalah keturunan budak. Hal itu disampaikan Mega saat pidato di Lemhanas dan kampanye Pilkada di Sulut. Dalam pidato tersebut, Magawati menyampaikan, “orang Indonesia musti dilakukan pendekatan dengan paksa agar mau bekerja, kalau tidak mereka pemalas,” katanya.

Setelah Mega, salah satu Menteri Jokowi, Puan Maharani yang juga anak kandung Megawati, tahun 2016 di Bali, mengejek orang-orang miskin yang bersandar hidup pada beras raskin. Puan mengatakan, “Ini adalah sebuah mental pengemis, sebaiknya orang orang miskin itu diet dan mengurangi makan saja.” kata Puan. Ucapan yang sama, pada tahun 2017, juga datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang juga konconya Jokowi, dia mengatakan secara umum rakyat Indonesia bermental gratisan. “Pemerintah fokus pada anggaran infrastruktur, kesehatan dan pendidikan, ketiganya adalah gratis untuk rakyat.” kata Sri Mulyani.

Revolusi Mental yang diucapkan Jokowi, sebenarnya memfokuskan pada pembahasan penyelenggara negara dan “Nation Building”. Sebaliknya, Mega, Puan dan Sri Mulyani menohok rakyat sebagai manusia nista.  Melihat hal tersebut, kita tetap memandang, isu mental yang dikatakan Jokowi pada tahun 2014, tetaplah sama dengan apa yang dikatakan oleh Megawati tahun 2015, Puan Maharani 2016 dan Sri Mulyani tahun 2017. Sebab Revolusi mental yang dimaksud masih ada benang merah yang kuat, apa itu, “Mental Rakyat Indonesia adalah Mental Gratisan”.

Baca juga :  Ary Ginanjar Agustian : Nilai, Sistem dan Ketauladan, Tiga Pola Ini Yang Membangun Revolusi Mental

Mental Gratisan

Peristiwa yang paling terkenal di Inggris, adalah saat Inggris diperintah oleh Margaret Thatcher, tahun 80-an. Thatcher merombak sistem negara kesejahteraan Inggris dengan menghapuskan semua subsidi-subsidi yang diberikan negara kepada orang orang miskin di sektor pendidikan, kesehatan, transfer bantuan langsung tunai, dan lainnya. Margaret Thatcher menilai, rakyat inggris  harus hidup berdasarkan hukum besi, “Survival For The Fittest”, yang lemah di biarkan mati. Karena dunia ini memang tidak pantas bagi manusia-manusia lemah, dan orang orang yang produktif tidak boleh mensubsidi orang orang malas. Kemudian dikenanglah Thatcher sebagai Wanita Besi atau Iron Lady.

Baik Megawati, Puan Maharani dan Sri Mulyani, ketiganya mempunyai prinsip yang sama, dan cara pandang yang sama, bahwa orang orang miskin adalah beban.
Diera rezim Jokowi, tidak sedikit harga-harga lepas kontrol dan terlampau melambung tinggi. Seperti harga beras, tarif listrik, mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lainnya. Sebaliknya, dalam sektor Pendidikan dan Kesehatan, rezim Jokowi tidak berani menggalakan, meskipun ada UU dan UUD yang telah mengikatnya.

Hal inilah yang sebenarnya membuat adanya celaan rakyat “Bermental Gratisan”. Jadi tudingan “Mental Gratisan” bukanlah hal baru diucapkan rezim di dunia ini.

Salah Paham Soal Rakyat Kita

Jika mau dibandingkan, mana yang lebih malas antara orang Indonesia dengan orang Eropa, ? Ini sekedar pertanyaan saja. Para petani di Indonesia, bekerja membajak sawah sebanyak 12 jam, dengan mulai bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Siklus produksi orang-orang desa secara normal bekerja sebanyak 12 jam. Sementara Petani di Belanda, bekerja hanya 9 Jam, mulai dari pukul 07 pagi, sampai pukul 04 sore.

Selanjutnya di bidang Industri, buruh pabrik di Indonesia, bekerja sebanyak 10 sampai 12 Jam, setiap harinya, sementara buruh Pabrik pembuatan kapal atau shipyard company di pinggiran Rotterdam Belanda, tempat dahulu saya pernah bekerja, buruh hanya bekerja selama 9 jam per-harinya. Dari perbandingan ini, sudah jelas bahwa bangsa kita, adalah bangsa pekerja keras. Kita bukan bangsa pemalas.

Baca juga :  Demokrat dan Keberpihakan Kepada Buruh ?

Apa yang disampaikan tiga orang yang telah disebutkan diatas, (Megawati, Puan Maharani dan Sri Mulyani) jelas tidak tepat bahkan salah. Dari mana sebenarnya letak kesalahan bangsa ini, sehingga disebut sebagai bangsa yang “Bermental Budak”, “Pengemis” dan “Gratisan”, ?. Apakah  situasi yang membuat rakyat kurang produktif itu terjadi karena adanya persoalan Struktural atau Kultural ? Apakah orang itu disebut miskin, malas dan gratisan karena memang mereka adalah keturunan budak ?. Atau sebenarnya secara struktural rakyat ini tidak punya ruang gerak untuk hidup sejahtera ?.

Inilah sebenarnya perdebatan lama dan klasik dalam mazhab teori pembangunan dalam menyoroti produktivitas rakyat. Situasi hancurnya sistem di negara ini, disebabkan oleh penyelenggara negara yang Korup, Boros, Pengutang, Jongos Asing dan Memperkaya Diri Sendiri. Seperti salah satu contohnya, Setya Novanto dkk, yang telah mengkorup hampir 50 persen, proyek E-KTP. Contoh lainnya juga terjadi dalam birokrasi negara yang telah meminta sogokan.

Selain itu, sempitnya Labour Market atau Pasar Tenaga Kerja, bahkan yang terbaru, setelah dilakukannya fleksibilitas pasar, penyerapan tenaga kerja per 1 persen, pertumbuhannya semakin kecil, hanya mencapai bersikisar, 200 ribu-an saja. Padahal di masa Suharto penyerapan 1 persen, itu mencapai 500.000  tenaga kerja. Selain Labour Market yang menjadi persoalan, upah buruh juga semakin kecil. Hal ini terjadi disebabkan karena, disamping pengusaha yang rakus, pengusaha juga memotong upah buruh untuk biaya-biaya siluman tadi.

Upah buruh terus menerus kalah jauh di banding Malaysia dan Thailand. Dengan persoalan struktural yang massif rusak, pemerintah pada akhirnya menyalahkan rakyat, dengan dalih rakyat Indonesia “Bermental Gratisan, Budak, dan Pemalas,” yang akhirnya menganggap bahwa orang miskin adalah beban negara. Tudingan tersebut jelas tidak tepat. Sebab, rakyat tidak mungkin bisa berbuat banyak, jika penguasanya tidak bisa menyelesaikan persoalan struktural yang ada rusak ini.

Baca juga :  Ponpes dan Madrasah Aliyah Raudlatul Ma’arif Mencetak Generasi Yang Berakhlakul Karimah

Seperti korupsi, memanjakan asing, dan juga menciptakan upah murah. Apa yang disampaikan Sri Mulyani, soal menggelontorkan dana yang besar kepada Pendidikan dan Kesehatan, jelas perlu dicermati. Terlepas dari urusan kapitalisme dan human investment serta human capital, jumlah anggaran Pendidikan sebanyak 20 persen, yang selalu di klaim besar itu, sebenarnya tidak sesuai dan tidak rill. Sebab jumlah itu merupakan akumulasi dari semua kegiatan Pelatihan dan Pendidukan di sektor-sektor Kementerian, bukan dalam maksud pendidikan yang fundamental di sekolahan.

Padahal, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan telah menjadi cita-cita bangsa ini, sebagaimana tercantum dalam UUD 45, berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, dan UU. Begitu juga dengan anggaran kesehatan, yang seharusnya sudah dipatok 5 persen dari APBN, sebagaimana diatur dalam UU. Kesehatan bangsa merupakan bagian dari kualitas manusia manusia kita. Apalagi dikaitkan dengan adanya bonus demografi dalam 15 tahun mendatang.

Lalu kenapa Sri Mulyani mengeluhkan hal itu dan menuduh rakyat senang gratisan. ? Di sinilah rupanya kita tahu bahwa “Revolusi Mental” yang ditulis Jokowi tahun 2014 itu, kandas dan punah  ditengah jalan, dan apa yang dituliskan Jokowi jelas memang hanya sekedar pencitraan menjelang pilpres saja.

Penulis Adalah
Dr. Syahganda Nainggolan.
Direktur di Sabang Merauke Circle.

Puan Maharani, dan Megawati.

 

 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru