oleh

Simulasi Hitung Suara UU Pemilu Baru, Palu Ketua DPRD Tangsel Pindah Ke PDIP?

TANGSEL, KICAUNEWS.COM — Pasca disahkannya Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu menjadi Undang Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI, 20 Juli 2017 lalu, hasilnya terdapat perubahan yang mendasar terkait sistem konversi suara menjadi kursi di parlemen. Hal itu pun akan berimbas hingga ke kursi-kursi yang ada di DPRD.

Untuk diketahui, jika pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya, yakni pemilu 2014 silam menggunakan sistem konversi suara menjadi kursi menggunakan methode BPP, yaitu seluruh suara sah partai politik dalam satu dapil di bagi dengan kuota kursi, dimana metode tersebut di kenal dalam sistem pemilu dengan istilah Kuota Hare.

Metode konversi suara yang menggunakan metode Sainte Lague Murni. Dimana Metode konversi suara mempengaruhi jumlah kursi setiap parpol yang lolos ke DPR. Metode sainte lague murni menerapkan bilangan pembagi suara dengan angka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yaitu tidak ada pembedaan dan tidak memihak apakah itu partai kecil dan juga sebaliknya.

Namun dengan adanya regulasi baru tersebut, untuk pemilu legislatif yang akan berlangsung tahun 2019 mendatang, metode BPP atau Kuota Hare tidak digunakan lagi. Seiring satu paket dari lima  paket yang dimenangkan yaitu sistem metode Divisor Sainte Lague.

Dengan adanya metode baru tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai melakukan simulasi penghitungan suara dengan menggunakan metode penghitungan baru serta menggunakan perolehan suara pada Pileg 2014 lalu untuk di DPRD Kota Tangsel.

Ketua Divisi Teknis Pemilu pada KPU Kota Tangsel Badrusalam mengungkapkan, dari hasil simulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangsel, terungkap jika hasilnya tidak terlalu siginifikan dalam hal perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Tangsel. Hanya saja, ada beberapa Partai yang mengalami perubahan suara.

Baca juga :  Unit reskrim Polsek Kiaracondong Polrestabes Bandung, Kring Serse Guna Mencegah Gangguan Kamtibmas

“Kalau dilihat dari perolehan kursi parpol di Tangsel, tidak terlalu terlihat perubahan signifikannya, akan tetapi dari total kursi hasil simulasi dari 6 dapil yang ada di kota Tangsel, kursi PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang apabila menggunakan metode BPP atau kuota hare, jumlah kursinya sama yakni 9 kursi. Akan tetapi apabila menggunakan metode Divisor Sainte Lague, kursi PDI Perjuangan bertambah satu menjadi total 10 kursi, dan Partai Golkar tetap 9 Kursi” katanya ditemui dikantornya, kawasan BSD Serpong, kemarin.

Sedangkan partai yang berkurang kursinya yaitu partai Demokrat untuk dapil Ciputat Timur yang hanya memperoleh 4,337 suara tidak mendapatkan suarat denganb jumlah perolehan suara tersebut.

“Demokrat kehilangan kursi di Dapil Ciputat Timur, karna kalah suara dengan suara PDI Perjuangan yang memperoleh 15,662 dengan menggunakan metode penghitungan yang baru ini, metode Divisor Sainte Lague, dengan hitungan pembagi tiga,” paparnya.

lebih lanjut, Badrus mengatakan apabila pemilu 2014 yang lalu menggunakan sistem penghitungan konversi kursi dengan metode Divisor Sainte Lague yang baru disahkan dalam paripuran DPR RI 20 Juli yang lalu, maka palu Ketua DPRD Kota Tangerang akan di pegang oleh PDI Perjuangan.

Sedangkan beberapa poin penting yang ada dalam Undang-undang pemilu yang baru, Ketua KPU Kota Tangsel Moh Subhan mengatakan poin-poin tersebut ialah, Presidential Threshold 20-25 Persen.

“Presidential threshold adalah ambang batas bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk pengajuan presiden atau wakil presiden. Presidential threshold 20-25% maksudnya adalah parpol atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya,” ujarnya.

Poin selanjutnya yaitu, Parliamentary Threshold 4 Persen,
dimana Parliamentary Threshold adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk ke parlemen. Ini berarti parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk kadernya agar bisa duduk sebagai anggota dewan.

Baca juga :  Kapolsek Karawaci Temukan Mayat, di Perum Cimone Permai 

Sedangkan untuk Sistem Pemilunya menggunakan sistem Terbuka. Sistem proporsional terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan.

“Poin selanjutnya, Dapil magnitude atau alokasi kursi per dapil yakni rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan. Berdasarkan Pasal 22 ayat 2 UU Nomor 8/2012 disebutkan jumlah kursi disetiap dapil anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Hal ini yang disepakati,” ujarnya. (Dra)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru