oleh

Terindikasi Korupsi, GMP Minta Jaksa dan Polisi Usut Kinerja BUMN

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Puluhan massa aksi yang tergung dalam Garda Muda Palapa, Selasa (25/07) menggelar aksi protes di depan kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dalam aksinya, Garda Muda Palapa ini mendesak agar Menteri BUMN Rini Soemarno turun dari jabatannya, selain itu, dalam orasinya, mereka juga meminta agar Menteri Rini, mengganti Direktur Utama PT Angkasa Pura II.

Mereka menilai, Menteri BUMN Gagal dalam menciptakan tata kelola lembaga yang bersih, sebab dalam prakteknya, masih ada indikasi kongkalikong dan praktek korupsi dari pejabat pejabat BUMN.

Korupsi masif pada pembangunan proyek Signaling Automated People Move System (APMS) yang dilingkup oleh PT Angkasa Pura II, dalam praktek korupsinya, Bandara Soekarno Hatta menjadi fasilitas umum pendukung pengangkutan penumpang yang menjadi penghubung antara terminal, 1,2 dan 3.

Demikian hal ini disampaikan Koordinator Lapangan, Mahfud, Selasa (25/07) sebagaimana disampaikan dalam orasinya, di depan kantor kementerian BUMN, di Jakarta Pusat.

“Penandatanganan kontrak perencanaan dan fasilitas proyek Signaling APMS oleh PT Angkasa Pura II, dengan PT Len Industri (Persero) Mencakup sistem permesinan, sistem persinyalan, sistem telekomunikasi, power rail, substansi, OCC-SCADA, trek dan platform screen door.” kata Mahfud.

Dengan nilai kontrak yang kurang lebih sekitar 531 miliar kata Mahfud menambahkan,tentu saja memberikan keuntungan finansial kepada PT Len Industri dan LRS (LEN Railway System) sebagai anak usaha PT Len Industri.

“Sebelum penentuan persoalan teknis tender proyek APMS tersebut, pihak PT. LRS dalam hal ini  Sdr Linus Sijabat dan rekan-rekan bertemu dengan Putra Pariadi selaku  Vice President PT. Angkasa Pura II, bertempat di hotel Aston Bandung Jawa Barat, diduga kuat dalam pertemuan tersebut mengarahkan produk korea untuk digunakan dalam proyek tersebut sesuai dengan rekaman CCTV.” kata Mahfud, menambahkan dalam orasinya.

Baca juga :  Jokowi Minta Penjelasan Mentri BUMN Soal Kereta Cepat

Mahfud menilai, dalam pertemuan diantara keduanya, diduga kuat terjadi persekongkolan pengaturan Rencana kerja dan syarat syarat (RKS) tender, oleh panitia PT Angkasa Pura II, untuk mengkondisikan dalam jangka 8 bulan.

“Waktu penyelesaian atas permintaan PT. LRS padahal standar pengerjaan minimal memakan waktu selama 1 tahun, hal yang tidak lazim,” kata Mahfud.

Dugaan lainnya juga, masih kata Mahfud menambahkan, langkah PT Angkasa Pura II, telah melakukan pengurangan jumlah gerbong kereta sesuai permintaan PT. LRS, dengan dalih menambahkan Profit oknum yang menekan harga, salah satunya Persusahaan Korea bernama Wujin.

“Kami mendesak agar BUMN dan para penegak hukum baik dari kepolisian serta kejaksaan tinggi agar segera melakukan pemeriksaan ke pihak PT Angkasa Pura II, PT LEN Industri dan PT LRS sebagai anak perusahaan.” kata Mahfud.

Berikut ini, orang yang terlibat dan terindikasi melakukan korupsi dalam kasus tersebut.

1. Linus Sijabat yang menjabat Direktur Teknologi dan Operasi LRS.

2. Zakky Gamal Yasir selaku Dirut PT Len Industri.

3. Dewayana Agung selaku Dirut PT Len Railway System (LRS) anak perusahaan PT Len Industri).

4. Putra Pariadi selaku Vice President Angkasa Pura II.

5. Adi Sofiadi yang saat ini menjabat Direktur Keuangan Len Industri.

Mahfud juga menjelaskan, sesuai dengan program pemerintahan Jokowi, katanya, untuk memberantas korupsi di Indonesia, semua penegak hukum harus segera memproses PT Angkasa Pura yang terindikasi korupsi,

“Kami meminta agar para penegak hukum segera memproses kasus ini, dan kami juga akan melakukan demontrasi, pada hari senin mendatang” jelas Mahfud. (Editor, Redaksi Kicaunewscom/Goler).

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru