oleh

Dampak PT 20-25%, 10 Parpol di DPR Harus Bangun Koalisi Usung Capres

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Beberapa hari lalu, Dewan perwakilan Rakyat (DPR) resmi memutuskan, Presidential Threshold atau ambang batas calon presiden sebanyak 20-25 persen masuk dalam undang-undang pemilu.

Dengan demikian, dari 10 parpol yang mendapatkan kursi di DPR secara keseluruhan, tidak ada satu  parpol pun yang bisa mengusung calon Presiden tanpa berkoalisi.

Pasalnya, dari 10 parpol yang mendapatkan kursi di DPR, secara keseluruhan tidak memperoleh 20 persen, sebagaimana telah diatur dalam UU pemilu yang telah di paripurnakan.

Berdasarkan data perolehan sura hasil pemilu tahun 2014 kemarin, hanya ada 10 parpol yang masuk dan mendapatkan perolehan kursi di DPR. Berikut ini perolehan kursi, berdasarkan hasil pemilu 2014 kemarin.

PDIP sebanyak, 23.681.471 atau 18,95%. Golkar sebanyak, 18.432.312 atau 14,75%, NasDem, sebanyak, 8.402.812 atau 6,72%. PKB sebanyak, 11.298.957 atau 9,04%. PPP sebanyak, 8.157.488 atau 6,53%. dan Hanura  sebanyak, 6.579.498 atau 5,26%.

Sementara, untuk Gerindra sebanyak 14.760.371 atau 11,81%. Demokrat sebanyak 12.728.913, atau 10,19%. PAN sebanyak 9.481.621 atau 7,59%. PKS sebanyak, 8.480.204 atau 6,79%.

Dari 10 Parpol yang memperoleh suara nasional di DPR, secara keseluruhan,  10 parpol tersebut tidak mencapai 20-25 persen. Berikut ini jumlah kursi 10 Parpol di DPR.

NasDem sebanyak 36 kursi atau 6,4%, PKB sebanyak, 47 kursi atau 8,4%, PKS sebanyak, 40 kursi 7,1%, PDIP sebanyak, 109 kursi atau 19,4%, Golkar sebanyak, 91 kursi atau 16,2%.

Sementara, Partai Gerindra sebanyak, 73 kursi atau 13%, Demokrat sebanyak 61 kursi atau 10,9%, PAN, sebanyak 48 kursi atau 8,6%, PPP sebanyak, 39 kursi atau 7%, dan Hanura sebanyak, 16 kursi atau 2,9%.

Dari data yang telah diterangkan diatas, terlihat jelas, tidak ada satu parpol pun yang bisa mengusung Capres sendiri, sekalipun PDIP, sebagai Parpol yang memperoleh banyak kursi di DPR, tetap saja harus koalisi. (Detikcom/ Ed. Kicaunewscom).

Baca juga :  Perludem: Presidential Threshold 20% Bisa Bermasalah Secara Konstitusi

 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru