oleh

DPP Golkar Tuding, Kasus Setnov Sama Seperti Kasus Akbar Tandjung

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Status tersangka yang menjerat nama Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KT oleh KPK, membuat Partai berlambang pohon beringin ini terombang-ambing.

Desakan untuk mundur dan tetap bertahan, datang dari internal Golkar, untuk Setya Novanto. Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menilai, peristiwa yang dialami Setya Novanto saat ini hampir mirip dengan kasis eks ketua DPR Akbar Tandjung yang sembang membuat gonjang-ganjing Golkar.

Namun meskipun begitu, Kata Nurdin, Partai Golkar belum menyiapkan pengganti Setya Novanto sebagai Ketum. “Golkar ini pernah mengalami peristiwa yang sama. Akbar Tandjung dulu ketua DPR juga jadi tersangka bahkan ditahan dan sudah di pengadilan sampai kasasi,” kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid.

Kemudian, kata Nurdin menambahkan Akbar Tandjung kemudian dinyatakan bebas di tingkat kasasi. Nurdin menilai, Kasus yang sempat menjerat Akbar, memberi pengalaman tersendiri bagi Golkar. Ia memastikan partai akan patuh terhadap proses hukum.

“Pengalaman memberi warna tersendiri Golkar menyikapi setiap perkembangan dan proses hukum. Yang pasti Golkar akan patuh dan ikuti proses hukum, baik DPR, politik, dan KPK,” tambah Nurdin Halid.

Namun meskipun begitu, Nurdin memastikan, di internal partai Golkar sebagai parpol pendukung pemerintahan Jokowi, tidak ada gejolak, dan Golkar telag menyiapkan langkah hukum usai Novanto menjadi tersangka.

“Tidak. Saya bersama sekjen memimpin rapat internal di rumah Pak Novanto , kita siapkan berbagai langkah termasuk Pak Novanto siapkan langkah hukum, parpol siapkan langkah advokasi yang dipimpin koordinator Bidang Hukum,” kata Nurdin.

Menanggapi hal tersebut, Akbar Tandjung yang saat ini menjabat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar menegaskan, jika dibandingkan kasus Setnov dengan kasus yang pernah dialami Akbar Tandjung, terdapat dua perbedaan.

Baca juga :  Pilkada Sumsel 2018: Usung Putera Kandung Gubernur Jadi Calon Gubernur, Partai Golkar Dikritik.

Politisi Senior ini menjelaskan, dari segi kasus antara Novanto dengannya berbeda, apalagi, berkaitan dengan dugaan dana yang dikorupsi, sangat berbeda.

“Tapi kalau dilihat dari segi kasusnya, tentu berbeda, sangat berbeda. Apalagi dikaitkan dengan volume dana yang diduga terjadi suatu tindak pidana korupsi yaitu Rp 5,9 triliun biaya APBN untuk e-KTP dan Rp 2,3 triliun kerugian negara,” jelas Akbar Tandjung.

Peristiwa 40 Miliar terkait dengan program pemberian sembako kepada rakyat, kata Akbar menambahkan, adalah pemberian yang dilakukan oleh yayasan, yang juga mendapatkan rekomendasi dari pemerintah.

“Kalau saya, peristiwa saya Rp 40 miliar terkait dengan program mengenai pemberian sembako kepada rakyat.” tambah Akbar.

“Pemberian sembako itu dilakukan oleh yayasan, di mana yayasan itu juga mendapat rekomendasi dari pemerintah melalui pejabat menteri untuk diberi kesempatan pada mereka. Di situlah terjadi penyimpangan,” kata Akbar menambahkan.

Sekedar informasi, KPK menetapkan Ketua Golkar Setya Novanto yang saat ini menjabat Ketua DPR, sebagai tersangka baru e-KTP. Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia terancam hukuman seumur hidup. (Detikcom/editor kicaunewscom/Goler).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru