oleh

Parpol Pendukung Jokowi Pecah, PAN dan PDIP Saling Tuding

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Koalisi Parpol pendukung pemerintahan Jokowi di DPR kembali “mbalelo,” setelah Partai Amanat Nasional (PAN)  memilih menarik diri di Rapat Paripurna, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, kemarin.

Beloknya Parpol koalisi pendukung Pemerintah saat sidanh Paripurna, membuat isu Reshuffle kabinet menguat dan mencuat. Kali ini isu Reshuffle kabinet dihembuskan oleh PDIP sebagai Parpol koalisi pendukung, kepada Partai berlambang Matahari (PAN).

Partai yang berlambang kepala Banteng (PDIP) ini menilai, PAN sebagai Parpol Koalisi pemerintah, sudah tidak loyal dalam kepada pemerintah, dan PDIP juga meminta agar Presiden Jokowi, segera melakukan Reshuffle kabinet pada bulan ini.

Desakan PDIP kepada Presiden Jokowi ini, agar menjadi dasar persiapan di Pilpres 2019 mendatang.  Reshuffle kabinet kali ini harus dibaca pemerintah sebagai bagian dari proses dan persiapan Pilpres 2019.

Tentu saja kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam pilpres yang akan datang. Demikian hal ini disampaikan Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanudin, Sabtu (22/07) dalam keterangan tertulisnya sebagaimana diterima Junalis KICAUNEWS.com.

Tubagus Hasanudin meminta, semua Parpol yang tidak sejalan dan tidak setia dalam koalisi, agar segera di Reshuffle. Dia menegaskan, Reshuffle kali ini sangat menentukan, dan akan menjadi momentum konsolidasi pada Pilpres 2019 mendatang.

“Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet,” tegas Hasanudin.

Ketua DPD PDIP ini berharap, setelah adanya Reshuffle kabinet, Parpol koalisi pemerintah, bisa lebih solid seta komitmen membuat peogram-program yang pro rakyat. Dia juga meminta agar Jokowi, bisa menempatkan komposisi kabinet secara proporsional.

Baca juga :  Suparmi Berpotensi Jadi Cawalkot Tangerang, Pengamat: PDIP Harus Maju Dong

“Dari pada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini atau tidak sama sekali,” kata Tubagus Hasanudin.

Senada dengan Hasanudin, di tempat terpisah, salah satu politikus senior PAN, Dradjad Hari Wibowo tak mangkir dan mengakui, bahwa partainya sering berseberangan dengan pemerintah.

Namun, Drajad Hari Wibowo juga menuding PDIP sebagai pendukung utama Jokowi-JK juga sering membandel. “Harus diakui, PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden,” kata Dradjad kepada wartawan.

Drajad menegaskan, PDIP sebagai Parpol koalisi pemerintah, juga banyak tidak sejalan dengan Presiden, bahkan bersebrangan. Dia mencontohkan sikap PDIP yang selalu mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Kasus Menteri BUMN Rini Soemarno adalah contohnya, PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini, jadi gampangnya, PDIP, PAN, dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Kata Dradjad.

Dalam banyak hal kata Drajad, PDIP justru di barisan depan mengganggu atau minimal ikut mengganggu Rini. PDIP, Drajad menambahkan, paling getol menolak kehadiran Menteri Rini di Komisi VI DPR, mereka juga mengkritik keras kebijakan penyertaan modal negara bagi BUMN.

“Jika sepenuhnya berada di koalisi pendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP,” tambah Politikus PAN.

Sekedar Informasi, PAN sebagai Parpol koalisi pemerintah, banyak tidak sejalan dan tidak sependapat dengan Pemerintah. Salah satu hal yang paling menjadi sorotan, dalam hal pembahasan RUU Pemilu kemarin, di sidang Paripurna.

Meskipun PAN sebagai Parpol koalisi pemerintah Walk Out saat sidang Paripurna, namun Parpol koalisi Pemerintah, berhasil mengetuk RUU Pemilu menjadi Undang-Undang, yang nantinya akan di jadikan sebagai landasan hukum, Pilkada 2018, dan Pilpres tahun 2019 mendatang.

Baca juga :  Bentuk Rasa Syukur, Chairul S Maddiyah Berbagi Kebahagiaan Dengan Puluhan Anak Yatim

Diketahui, dalam pengambilan keputusan di Paripurna kemarin, sebanyak Empat Fraksi Walk Out, diantaranya Fraksi PAN, Gerindra, PKS, dan Fraksi Demokrat. Sementara Fraksi yang hadir saat pengambilan keputusan diantaranya, Fraksi PDIP, Golkar, NasDem, Hanura, PPP dan Fraksi PKB. (Detikcom/Editor Kicaunews.com)

 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru