oleh

Kemenkeu dan BPK Raih Nilai A Dalam Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Ini Statemen KemenpanRB

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mengeluarkan hasil evaluasi reformasi birokrasi terhadap 82 kementerian dan lembaga (K/L). Penilaian ini berkaitan dengan perolehan tunjangan kinerja masing-masing K/L.

“Baru ada dua yang meraih predikat A, yakni Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan (RB Kunwas) Didid Noordiatmoko Kemenpan dan RB di ruang kerjanya, Kamis 20 Juli 2017.

Mayoritas K/L mendapatkan predikat BB dan B. Sementara itu, K/L lainnya meraih predikat C dan CC yakni Setjen MPR meraih predikat C, Badan Keamanan Laut RI mendapat predikat C, Setjen Dewan Ketahanan Nasional meraih predikat CC, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban meraih predikat CC, Badan Ekonomi Kreatif meraih predikat C dan Radio Republik Indonesia meraih predikat CC. Didid merasa ini cukup membanggakan.

“Evaluasi ini dilakukan terhadap delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, SDM Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, dan Pelayanan Publik,” beber dia.

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi masing-masing K/L serta tanggapan masyarakat pengguna layanan, yang dilakukan dengan penilaian lapangan.

“Bobot untuk delapan area perubahan 50 persen, sedangkan indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat 40 persen,” ujar dia.

Didid menambahkan evaluasi ini berbeda dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang juga dilakukan setiap tahun.

“Survei itu dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat merasakan perubahan-perubahan serta  pelaksanaan Reformasi Birokasi di instansi tersebut. Hasil penilaian itu kita gabung, sehingga mucul indeks Reformasi Birokrasi,” ujar dia.

Tunjangan Kinerja

Didid mengatakan hasil evaluasi yang dilakukan sejak 2014, menjadi salah satu parameter dalam pemberian tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga. Namun hal itu tidak diperuntukkan bagi tiga K/L yang dijadikan pilot project reformasi birokrasi pada tahun 2008.

Ketiga K/L dimaksud adalah Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Agung (MA), yang sudah mendapatkan Tukin 100 persen. Saat ini belum ada di luar K/L itu yang mendapatkan Tukin 100 persen.

Didid menegaskan besaran tukin di Kementerian Keuangan menjadi patokan bagi K/L lain. Ada yang baru menerima 47%, 60%, 70% dan 80 %.

“Kalau ada K/L yang indeks reformasi birokrasinya mengalami peningkatan, bisa saja mengajukan usulan kenaikan Tukin ke Kementerian PANRB. Meskipun demikian, keputusan naik-tidaknya Tukin suatu instansi pemerintah sangat tergantung kemampuan keuangan negara,” tandas dia.

Metrotvnews.com

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru