oleh

Sepanjang Bulan Juni 2017, Utang Pemerintah Meningkat 3.672,33 Triliun

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Sepanjang bulan Juni tahun 2017, utang Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp 3.706,52 triliun. Utang secara neto naik Rp 34,19 triliun dibandingkan utang sampai dengan Mei lalu. Hingga bulan Mei, menurut data Kementerian Keuangan, sebagaimana dilansir Tempo.co, utang pemerintah tercatat sebesar Rp 3.672,33 triliun.

Utang pemerintah tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.979,50 triliun dan pinjaman sebesar Rp 727,02 triliun. Adapun peningkatan utang sebesar Rp 34,19 triliun berasal dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 35,77 triliun dan pelunasan pinjaman neto sebesar Rp 1,59 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengungkapkan, penambahan utang neto selama 2017 saja mencapai Rp 191,06 triliun. Penambahan itu berasal dari kenaikan SBN sebesar Rp 198,89 triliun dan pelunasan pinjaman sebesar Rp 7,83 triliun.

“Tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial,” kata Robert, Jumat (21/07) dalam rilisnya di situs resmi Kementerian Keuangan.

Meskipun begitu, Robert menjelaskan, Pemerintah memiliki komitmen untuk membayar kewajiban utang sebagai konsekuensi pembiayaan defisit. Kewajiban utang pada Juni mencapai Rp 26,89 triliun yang terdiri dari pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 18,91 triliun dan bunga utang sebesar Rp 7,98 triliun.

Sementara, dalam hal risiko tingkat nilai tukar, kata Robert, rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang adalah sebesar 40,8 persen. Adapun Average Time to Maturity (ATM) mencapai 8,9 tahun dsn utang jatuh tempo dalam lima tahun sebesar 39,1 persen dari outstanding.

Senada dengan Robert, di tempat terpisah, Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha, menambahkan, melalui dana cadangan belanja, rencananya Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 25,5 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan 2017.

Baca juga :  Melepas beban, menatap masa depan

Rencana tersebut, kata Kunta Wibawa, akan dibawa ke rapat kerja Badan Anggaran DPR untuk disetujui pekan depan. “Kemarin sudah diputuskan di panja (panitia kerja) belanja pemerintah pusat. Tapi akan dibawa lagi ke raker Banggar minggu depan,” kata Kunta, Jumat (21/07) di tempat terpisah.

Kunta menambahkan, dana cadangan belanja mendesak tersebut, akan digunakan untuk membiayai program-program yang digelar dalam waktu dekat.

“Ada Asian Games (2018), Pemilu (2019), sertifikasi tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Annual Meeting IMF dan World Bank (2018).” Kata Kunta.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengajukan dana cadangan belanja mendesak sebesar Rp 25,5 triliun dalam Rancangan APBN Perubahan (APBN-P) 2017. Dana itu akan digunakan untuk membiayai perhelatan Asian Games 2018 yang mencapai Rp 1,5 triliun.

Dana mendesak tersebut juga akan digunakan untuk membiayai Pemilu 2019 yang diperkirakan bakal melebihi kebutuhan Pemilu 2014 yang mencapai Rp 10 triliun. Selain itu, dana APBN juga akan digunakan untuk alat pengamanan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Selain itu, Pemerintah juga masih berupaya mengelola risiko utang dengan baik, termasuk risiko pembiayaan kembali. Resiko tingkat bunga, dan resiko nilai tukar. Untuk diketahui, Indikator resiko Utang Pemerintah pada Juni menunjukkan rasio utang dengan tingkat bunga mengambang sebesar 11,2 persen dari total utang. (TEMPO/Ed. Kicaunews.com).

 

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru