oleh

RUU Pemilu di Paripurnakan, Gerindra dan PDIP Adu Argumen

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Meskipun Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu telah resmi di Undang-Undangkan (UU) dalam Rapat Paripurna (20/07) kemarin malam, namun perjalan sidang yang digelar sempat bersi tegang, setelah Empat Fraksi tidak ikut memilih atau Walk Out.

Lima isu krusial dalam RUU Pemilu, salah satunya Presidential Threshold atau Ambang Batas Calon Presiden di angka 20-25 Persen yang sempat menjadi perdebatan telah usai.

Sebelum resmi di Undang-Undangkan, isu Presidential Threshold, sempat dinilai salah satu langkah untuk membatasi jumlah pesaing Jokowi dalam Pemilu yang akan digelar 2019 nanti.

Menanggapi penilaian tersebut, Politikus PDIP Arif Wibowo menegaskan, isu Presidential Threshold sejalan dengan sikap Pemerintah.

Salah satu poin penting Presidential Threshold yang mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik memiliki kursi di DPR minimal 20 persen atau meraih 25 persen suara sah nasional, sebelumnya juga pernah digunakan dalam pemilu 2009 dengan jumlah calon presiden tiga pasang dan pemilu 2014 yang terdiri dua calon presiden.

Demikian hal ini disampaikan Anggota DPR dari Fraksi Partai berlambang Banteng (PDIP), Arif Wibowo, (20/07) kemarin, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta Pusat.

“Jadi saya kira di dalam praktik kita sudah memiliki pengalaman untuk itu, jadi perdebatan konstitusionalnya menurut saya sudah berakhir,” kata Arif

Diketahui, Pembahasan RUU Pemilu di Rapat Paripurna, ada Empat Fraksi yang Walk Out, diantaranya Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat. Keempat Fraksi ini, tidak sepakat dengan opsi paket A tentang Presidential Threshold yang diajukan Pemerintah.

Senada dengan Arif, Politisi dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani meniai, keputusan untuk mengesahkan angka Presidentual Threshold di angka 20 Persen atau 25 Persen tidak sesuai dengan konstitusi yang ada.

Baca juga :  Sambut Massa Aksi Long March Buruh PT Pelindo I Medan di Pelabuhan Merak, Ketua Umum Buruh Ingatkan Presiden Jokowi Wujudkan Nawacita

“Gerindra setuju untuk mengambil keputusan pada malam hari ini. Tapi jika ada isu presidential threshold yang akan diambil pada malam hari ini, itu tetap akan berlawanan dengan konstitusional dan undang-undang dasar di negara ini,” kata Ahmad Muzani.

Meskipun sidang sempat bersi tegang, Ketua DPR Setya Novanto, yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi E-KTP, telah mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang.

Sekedar informasi, perolehan kursi di DPR saat ini jika di kalkulasikan secara keseluruhan, koalisi Parpol pendukung pemerintah lebih kuat, dari perolehan kursi di DPR, berikut ini adalah jumlah kursi yang dimiliki oleh tiap-tiap Parpol.

Perolehan kursi PDI Perjuangan, sebanyak 109 kursi, Partai Golkar sebanyak 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, Partai Nasdem 35 kursi, dan Partai Hanura 16 kursi. (Tirto/Ed. Kicaunews.com)

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru