oleh

Belum Ada Titik Terang, Paripurna RUU Pemilu Molor Lagi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Sempat tidak menemukan titik terang, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, di Paripurnakan hari ini, Kamis (20/07). Pantauan Jurnalis di Lokasi, Rapat Paripurna seharusnya berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, namun Rapat kembali molor, hingga pukul 10.00 WIB.

Dalam rapat Paripurna tersebut, Pimpinan sidang akan mengumumkan jalannya sidang, dan akan merundingkan mekanisme pengambilan keputusan.

Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menuturkan, sikap setiap fraksi pada prinsipnya didasarkan pada keputusan di tingkat 1. Namun komunikasi masih sangat cair menjelang pengambilan keputusan.

“Kami sebagai pimpinan mengupayakan musyawarah mufakat” kata Taufik, Kamis (20/07) di Lokasi.

Taufik juga menjelaskan, mekanisme pengambilan keputusan paripurna pagi ini diawali dengan pemberian kesempatan bagi setiap anggota yang ingin menyampaikan pendapat.

Jika dirasa cukup, tambah Taufik, maka peserta sidang, diberi kesempatan berbicara pada tiap fraksi. Jika pada kesempatan tersebut keputusan masih belum bisa diambil dan buntu, maka rapat kemungkinana kan diskors.

Setelah itu, di tempat yang sama, Taufiq juga menjelaskan, semua fraksi akan diberikan kesempatan untuk mengelar forum lobi pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi, dan Rapat juga akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan tiap fraksi.

Jika masih buntu juga, masih kata Wakil Ketua DPR, maka rapat rapat kembali diskors untuk dibuka forum lobi. Biasanya, unsur pemerintah akan dilibatkan dalam proses lobi ini.

Dalam hal ini kemungkinan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dimintai pendapat akhirnya. Jika menginginkan kembali ke undang-undang lama, maka voting tak dilanjutkan.

Sebagaimana diketahui bersama, Pembahasan RUU Pemilu di DPR kian alot tanpa kesepakatan mengenai lima isu penting. Kelima isu itu adalah ambang batas presidensial, ambang batas parlemen, sistem pemilu, jumlah kursi per dapil, dan metode konversi suara.

Baca juga :  BHM Jatim Galang Dana Peduli Ghouta Syria

Perdebatan Ambang batas presidensial menjadi salah satu poin yang kerap diperdebatkan. Sejumlah fraksi meminta ambang batas 15 persen, 10 persen, bahkan 0 persen. Adapun pemerintah menginginkan ambang batas 20 persen karena dirasa tidak menimbulkan masalah pada pemilu sebelumnya.

Penandatanganan naskah RUU PEMILU, pun belum bisa dilakukan lantaran masih menyisakan 5 paket yang belum diputuskan. Berikut ini adalah lima paket yang menjadi perdebatan dalam sidang Paripurna.

Paket A
1. Ambang batas presiden: 20 atau 25 persen
2. Ambang batas parlemen: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
Metode konversi suara: sainte lague murni

Paket B
1. Ambang batas presiden: 0 persen
2. Ambang batas parlemen: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
5. Metode konversi suara.

Paket C
1. Ambang batas presiden: 10/15 persen
2. Ambang batas parlemen: 4 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
5. Metode konversi suara: kuota hare

Paket D
1. Ambang batas presiden: 10/15 persen
2. Ambang batas parlemen: 5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-8
5. Metode konversi suara: sainte lague murni

Paket E
1. Ambang batas presiden: 20/25 persen
2. Ambang batas parlemen: 3,5 persen
3. Sistem pemilu: terbuka
4. Alokasi kursi per daerah pemilihan: 3-10
5. Metode konversi suara. (TEMPO/Ed. Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru