oleh

Setnov Jadi Tersangka, AMPI dan Fadli Zon Saling Beri Pandangan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu, resmi menetapkan orang nomor satu di Partai berlambang Pohon Beringin (Golkar) Setya Novanto, dalam kasus Korupsi E-KTP.

Setnov nama panggilan akrabnya, yang juga sebagai ketua DPR, ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan saat duduk di Komisi II DPR, sehingga merugikan uang negara Rp 2,3 triliun.

Merespon persoalan yang tengah berkembang tersebut, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang juga sayap Partai Golkar menilai, sangat prihatin atas kejadian tersebut.

AMPI menegaskan, akan menghormati proses hukum yang berjalan, dan meminta kepada seluruh pengurus dan kader dari pusat sampai desa untuk terus melakukan berkoordinasi dan solid menyikapi dinamika yang terjadi di Partai Golkar.

Demikian hal ini disampaikan Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Dito Ariotedjo, Selasa (17/08) saat dimintai keterangan Jurnalis.

Lebih jauh, Dito menjelaskan, jika AMPI sebagai organisasi sayap Golkar, bisa menjaga solidaritas dan kekompakan tentu akan bisa menghadapi persoalan ini dengan baik.

“Kita sebarkan energi positif, memang bisa dibilang ada dampaknya bisa juga tidak, selama berbuat untuk anak muda indonesia tentu semua akan baik-baik saja,” jelas Ketua Umum AMPI, Diti Ariotedjo.

Sekedar informasi, Ketua DPR, Setya Novanto dijerat pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sebelumnya ada tersangka Andi Narogong serta mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto yang kini berstatus terdakwa.

Meskipun Ketua DPR saat ini ditetapkan sebagai tersangka, Wakil Ketua DPR Fadli Zon di tempat terpisah menilai, tugas-tugas pimpinan DPR tidak akan terganggu dengan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik e-(KTP).

Baca juga :  Mahfud MD: Secara Etis Setnov Harus Mundur, Ini Tanggapan Ketua Harian Golkar

“Dan karena pimpinan DPR-RI ini bersifat kolektif kolegial, saya kira tidak akan mengganggu tugas-tugas yang ada,” kata Fadli Zon, Selasa (18/07) di Gedung DPR-RI, Jakarta.

Fadli menjelaskan, masing-masing pimpinan juga sudah mempunyai tugas atau bidang sendiri-sendiri. “Jadi, sebenarnya bidang tugas di DPR sudah terbagi. Sehingga tidak mengganggu tugas pimpinan,” jelas Fadli.

Sebagaimana telah diatur dalam UU MD3, MPR, DPR, DPD, dan DPRD, baik pimpinan maupun anggota tidak berubah statusnya di DPR saat menjalani suatu proses hukum, sampai ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah.

Fadli menjelaskan, jika Partai Golkar tidak mengusulkan pergantian, tidak akan ada perubahan.

“Nanti kami akan rapim dan selama tidak ada pergantian yang diusulkan farksi atau partai politik, berarti tidak ada perubahan. Karena mekanisme kita seperti itu,” kata Fadli, Politisi Partai Gerindra. (Rmol/Kompas, Ed. Kicaunews.com).

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru