oleh

Pemilu 2019 Sangat Rumit, Partai Tunduk Pada Presiden, Bukan Sebaliknya !

CATATAN TENGAH, KICAUNEWS.COM – Dalam rangka pemilihan umum 2019 nanti, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013 telah menetapkan Pemilu Serentak seluruh Indonesia baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Ada lima pemilihan dalam satu kali, dengan durasi waktu yang bersamaan, yaitu tahun 2019 nanti, yang meliputi Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR RI, Pemilihan Anggota DPD, dan Pemilihan DPRD Tingkat Propinsi serta Pemilihan DPRD Tingkat Kabupaten Kota.

Sungguh Pemilu ini rumit menurut saya, karena rakyat dihadapkan kepada sebuah waktu sempit untuk memilih empat wakil di ranah Legislatif dan satu wakil Eksekutif yang akan menjadi Presiden. Terbayangkah betapa Rakyat dibawah akan kesulitan menentukan pilihannya atau akan lebih mudah. ?

Saya tidak berani menjustifikasi, tapi Saya berharap rakyat kita dibawah bisa memilih dengan nurani dan bukan memilih karena adanya politik uang atau karena penyesatan informasi. Hari ini dan besok adalah hari paling genting (Meminjam istilah Prof. Rocky Gerung), rakyat karena dipaksa genting oleh pemerintah dalam penetuan Presdiential Threshold atau Syarat minimal dukungan Calon Presiden yaitu sebesar 20 Persen suara pemilih, atau 25 Persen Kursi parlemen.

Kegentingan pun terjadi karena Pemerintah (Jokowi) terlihat memaksakan kehendak dan keinginan untuk menetapkan Presidential Threshold pada angka 20 Persen. Meskipun argumen yang disampaikan pemerintah tidak bisa diterima hanya karena menggunakan argumen yang tidak menggambarkan situasi realitas saat ini atau tidak menggambarkan situasi sesungguhnya masa lalu ketika Presidential Threshold itu ditetapkan.

Sejarah mencatat, bahwa Presidential Threshold 20 Persen, itu dahulu dimotori oleh Partai yang sama dengan sekarang dengan tujuan untuk menganjal majunya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai capres yang saat itu sangat tidak disukai oleh Partai berkuasa yaitu PDIP oleh Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kiemas.

Baca juga :  Satgas Citarum Harum Sektor 22 Sub 13 Bersama Kewilayahan, Bersihkan 5 Titik Lokasi Rawan Banjir

Akhirnya rancangan itu didorong oleh PDIP bahkan mengusulkan Presidential Threshold, sebesar 30 Persen, pada awalnya dengan tujuan utama adalah mengganjal pencalonan SBY. Tapi nasib berkata lain dan berkehendak berbeda dari keinginan mereka, SBY terpilih menjadi Presiden 2 Periode.

Argumen tentang memperkuat Sistem Presidensil juga adalah bentuk Argumen mengada-ada karena Sistem Presidensil tidak akan berubah apapun kalau Hak yang diberikan kepada DPR nyaris sama dengan hak yang dimiliki Eksekutif.

Permasalahannya, sistem Presidensil itu ada pada hak DPR yang diatur dalam UU MD3 bukan pada Presidential Threshold seperti yang disampaikan Pemerintah. Kalau mau Presidensil kuat, maka batasai hak DPR dengan merubah UU MD3, itu yang benar. Tentang klaim agar Indonesia maju jika PT 20 Persen juga sudah terbantahkan dan terpatahkan sendiri dengan situasi berbangsa sekarang.

Jokowi adalah Presiden hasil Pemilu Presidential Threshold 20 Persen, namun fakta menyatakan bangsa kita merosot disegala lini bukan malah maju. Selain argumen-argumen tersebut, syarat Presidential Threshold tersbut haruslah melihat fakta-fakta hukum yang ada.

Domain politik ini seharusnya domain Partai Politik bukan Domain Presiden karena UU menyatakan Calon Presiden diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Dengan demikian, harusnya persyaratan tentang pencalonan presiden ini adalah menjadi domain Partai Politik bukan domain Presiden sebagaimana sekarang Presiden ngotot untuk menetapkan Presidential Threshold 20 Persen.

Mungkin ini demi kepentingan Jokowi untuk maju lagi 2019 nanti, minimal targetnya adalah menghalangi kemungkinan peluang calon presiden alternatif. Tampaknya Jokowi sangat ingin menjadi calon tunggal 2019 nanti meski kinerjanya sangat tidak layak diapresiasi. Kondisi ini semakin membuat situasi politik genting.

Bahkan tampak sekali Parati-partai Politik pendukung pemerintah tidak lagi mandiri dalam melaksanakan dan merancang arah politik partainya karena dikooptasi oleh kekuasaan. Inilah tanda-tanda kehancuran sebuah Demokrasi. Partai Politik sebagai wadah dan alat berdemokrasi tidak bisa lagi mandiri terhadap dirinya, maka niscaya Partai Politik tersebut tidak layak lagi dijadikan wadah berdemokrasi.

Baca juga :  Personil Polres Karawang Laksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Cipkon Aman Akhir Pekan

Seharusnya dan semestinya, calon Presidenlah yang harus tunduk kepada Partai bukan sebaliknya Partai tunduk kepada Presiden untuk melanggengkan kekuasannya. Pertanyaannya, ada apa dengan para Partai Politik yang tidak mampu mandiri bersikap itu ?. Mengapa sebegitu takutnya. ? Adakah mereka disandera kekuasaan? Hanya mereka yang tau hal itu.

Keputus asaan bernegera ini harus diakhiri oleh semua pihak. Lihatlah kondisi nyata dibawah betapa bibit-bibit perseteruan dan konflik hirizontal sudah sangat terang benderang dan berada di depan mata. Presiden Jokowi tidak boleh menunjukkan sikap ngototnya yang mengakibatkan kegentingan demi kepentingana pribadinya.

Presiden Jokowi harus tunduk kepada fatsun politik dan tunduk kepada aturan hukum. Tetapkan Presdiential threshold sebesar 0 Persen supaya keputus asaan bernegara terobati satu persatu, karena sudah banyak sekali luka bernegara yang ditimbulkan oleh Pemerintahan ini. (Redaksi Kicaunews.com/Haji Merah).

D. Roy Wijaya
Direktur Eksekutif Kajian Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru