oleh

Mahfud MD: Secara Etis Setnov Harus Mundur, Ini Tanggapan Ketua Harian Golkar

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Penetapan status tersangka pada ketua umum partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP, membuat semua kalangan angkat bicara, dari mulai politisi, praktisi sampai pengamat politik.

Salah satu pakar hukum tata negara, Mahfud MD menilai, status tersangka pada Setya Novanto yang saat ini, selain menjabat sebagai ketua partai, juga ketua DPR, secara yuridis Novanto sebagai ketua DPR tidak harus mundur. Namun, Mahfud MD melanjutkan, secara etis sebaiknya mundur.

“Gini, kalau secara yuridis nggak harus mundur, tapi kalau secara etis dan biar tidak menggangu DPR secara lembaga mungkin secara etis ya mungkin bagus mundur juga. Tapi, kalau secara yuridis tidak, sehingga tidak bisa dipaksa juga,” kata Mahfud MD, Selasa (17/08) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Sekedar informasi, Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau 2 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pria yang akrab dipanggil Setnov, terancam hukuman seumur hidup. Novanto juga sudah menyampaikan sikapnya tetap berstatus sebagai ketua DPR.

Senada dengan Mahfud, Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid di tempat terpisah menambahkan, secara psikologis, partainya memang terpengaruh oleh penetapan Ketua Umum Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP.

Namun, Nurdin menambahkan, Partai Golkar memastikan kerja politik dan kekaryaannya tidak akan terpengaruh.

“Secara psikologis pasti berpengaruh, tetapi secara kerja politik, kerja kekaryaan, kerakyatan insyaallah tidak berpengaruh. Karena kita sudah punya sistem baku, seluruh keorganisasian akan bergerak dinamis,” tambah Nurdin, selasa (18/07) di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Palmerah, Jakarta Barat.

Menyikapi hal tersebut, Nurdin menjelaskan, Partai Golkar mengeluarkan instruksi melalui surat edaran agar kader daerah tidak mengomentari penetapan tersangka yang saat ini dialami ketum, Setya Novanto.

Baca juga :  Munaslub Akan Digelar, Mayoritas Kader Golkar Jagokan Airlangga Hartarto

“Oh iya, begini, bukan tidak boleh menanggapi. Jadi kan partai harus tertib, tidak semua orang boleh berbicara seenaknya. Itu kita atur sebaik-baiknya,” jelas Ketua Harian Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Larangan tidak mengomentari itu, masih Nurdin menambahkan, tidak berarti bahwa kader tidak boleh berbicara, tapi kader dilarang berbicara yang kontraproduktif dengan pencitraan organisasi dengan harkat, marwah, martabat Partai Golkar.

“Silakan saja berkomentar, tapi berkaitan dengan produktivitas organisasi. Tak boleh yang tidak produktif terhadap organisasi, itu kita larang keras dan kita akan beri sanksi apabila ada yang melanggar aturan,” tambah Nurdin.

Surat edaran yang dikeluarkan tersebut, lanjut Nurdin, bukan hanya untuk kasus Novanto ini. Kader daerah dipersilakan mengomentari atau berbicara di publik namun hanya terbatas pada masalah produktivitas partai.

“Tidak hanya per kasus, seluruh hal yang tidak produktif untuk Partai Golkar, dilarang keras seluruh kader untuk berbicara ke media. Tetapi yang produktif silakan, tidak kita batasi. Ini untuk menjaga solidaritas Partai Golkar,” lanjut Nurdin.

Surat edaran tersebut, dikeluarkan oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur, pada 26 April lalu, berikut ini adalah isi surat edaran yang telah dikeluarkan.

Menyikapi situasi dan/atau berita yang berkembang saat ini baik melalui media cetak maupun media online tentang kasus e-KTP yang mencantumkan nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Drs H Setya Novanto, AK.

Bersama ini DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur mengimbau kepada seluruh segenap jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Timur untuk tidak menanggapi dan/atau menyebarluaskan berita-berita yang bersifat negatif terkait Ketua Umum DPP partai Golkar, Bapak Drs H Setya Novanto, AK.

Baca juga :  Giat Rutin KRYD Polsek Ciampel

Baik melalui media sosial maupun media lainnya, mengingat hal tersebut bisa dan sangat berdampak negatif bagi elektabilitas Partai Golkar secara Lokal maupun Nasional. Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Detikcom/Kicaunews.com/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru