oleh

LKSPI Tegaskan, KPK Tidak Cari Sensasi Tetapkan Ketua Golkar Jadi Tersangka

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Status tersangka yang disematkan oleh KPK kepada Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus korupsi E-KTP, Jumat (14/07) kemarin, membuat runcing permasalahan. Pasalnya, Setya Novanto selain sebagai Ketua Partai, juga sebagai Ketua DPR yang dikenal sebagai lembaga wakil rakyat.

Presiden Lembaga Kajian Strategis dan Politik Indonesia M. Nas Kasah menilai, publik tidak perlu meragukan atau pun mensangsikan terkait bersalah atau tidaknya Setya Novanto. Namun disisi lain, kata Nas, panggilan akrabnya M. Nas Kasah, status tersangka tersebut, harus dibuktikan dengan data yang kuat.

“Maka tidak disangsikan lagi, bahwa dia sebagai pelaku. Namun tentu hal ini harus diberikan bukti kuat.” kata Presiden Lembaga Kajian Strategis dan Politik Indonesia, M. Nas Kasah, Rabu (19/07) saat dimintai keterangan oleh Jurnalis KICAUNEWS.com.

Selain itu, Nas Kasah juga menilai, predikat tersangka dalam kasus korupsi E KTP sangat merusak nama baik Partai Golkar. Sebab, Nas Kasah menambahkan, Setya Novanto adalah Ketua Umum Golkar saat ini.

“Apalagi rakyat mulai gerah dengan Golkar karena beberapa kadernya terlibat kriminal korupsi. Saat ini koruptor disadari penuh sangat merusak moral, ekonomi dan sosial masyarakat.” tambah Nas Kasah yang juga dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Idrus Marham, Sekjen Partai Golkar menegaskan, meskipun Setya Novanto menjadi tersangka, Partai Golkar akan tetap mempertahankan Setnov untuk tetap menjadi Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Golkar kata Idrus tidak akan menggelar Munaslub.

“Jika Golkar masih mempertahankan Setnov sebagai Ketua Golkar, wajarlah karena dia baru tersangka. Itu tidak akan merubah nama Setnov yang telah rusak.” kata Nas Kasah kepada KICAUNEWS.com.

Sebaliknya, kata Nas Kasah menegaskan, jika KPK bermain-main dalam kasus ini, dan hanya sekedar mencari sensasi. Maka KPK, tambah Nas, akan menuai akibatnya. “Kalau KPK hanya cari sensasi, rakyat tidak akan percaya kepada KPK dan masyarakat tidak lagi akan mendukung KPK.” tegas M. Nas Kasah.

Baca juga :  Habib Umar Bin Hafidz : Ulama Yang Hafal 100.000 Hadist Abad Ini

Diketahui, Setya Novanto, diduga menerima Rp 574 miliar dari proyek tersebut. KPK menyebut Setnov telah memperkaya diri, orang lain, atau korporasi dalam proyek e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Atas dugaan tersebut, Setnov dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Secara Bersama-sama. (Redaksi Kicaunews.com/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru