oleh

Halal Bi Halal GKJI

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Gerakan Karya Justisia Indonesia ( GKJI ), Rabu (12/7/2017) menggelar kegiatan Halal Bihalal, juga sekaligus membahas mengenai Program Kerja GKJI tahun 2017, bertempat Kampus STIH IBLAM, Jl. Kramat Raya No. 27 Jakarta Pusat.

Menurut Ketua Umum Gerakan Karya Justisia Indonesia (GKJI), DR. H. Edi Susanto, SH, MH, MM, bahwa pembahasan prograk kerja GKJI tahun 2017 ini ditegaskannya adalah berkaitan dengan permasalahan-permasalahan di bidang hukum. Dan diantara usulan dalam program kerja tersebut ada program support pemberian bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) yang difokuskan bagi masyarakat tidak mampu.

Lebih lanjut sambung Edi, masyarakat tidak mampu yang memerlukan bantuan perlindungan hukum dari GKJI, bisa mendatangi langsung pihak GKJI atau kampus STIH IBLAM yang beralamat di jalan Kramat Raya No. 27 Jakarta Pusat, dengan cukup membawa surat keterangan tidak mampu (SKTM). Masyarakat bisa langsung menyampaikan permasalahan atau kasus hukum yang sedang mereka hadapi.

Gerakan Karya Justisia Indonesia (GKJI) sendiri saat ini, sudah berdiri dan tersebar di 34 propinsi di seluruh Indonesia, hanya saja jelas Ketua Umum GKJI tersebut, aktivitas dari keorganisasian GKJI yang dirasakan belum optimal. Justru melalui momen Halal Bihalal yang juga dimanfaatkan untuk membahas rencana program kerja ke depan di tahun ini, Edi Susanto berharap dapat membangkitkan serta menggairahkan kembali eksistensi atau keberadaan organisasi GKJI. Sejalan dengan situasi serta kondisi integrasi Kebangsaan yang saat ini mulai terkoyak oleh kepentingan pihak tertentu.

Dan kondisi integrasi Kebangsaan yang utuh, dengan menitik beratkan azas saling menghormati antara kaum Pribumi dengan non pribumi, merupakan salah satu yang dikedepankan dalam Program GKJI.

Mengingat, dengan dasar keahlian anggota-anggota GKJI di bidang hukum, maka seyogyanya masalah lingkungan menjadi hal yang turut disikapi oleh GKJI. Hukum yang membahas segala permasalahan lingkungan, juga menjadi program andalan dalam program kerja GKJI. Termasuk pula pembahasan yang mencakup hukum tentang perekonomian, dimana permasalahan tentang investasi asing yang hendak berinvestasi di Indonesia serta persyaratan yang wajib dipenuhi oleh investor asing tersebut, pun termasuk hal yang menjadi pemikiran GKJI.

Baca juga :  Tingkatkan Kewaspadaan Polsek Rengasdengklok Gencarkan Patroli Malam

“Di negara ini ada penegakan supremasi hukum, para penegak hukum ada Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Dari hal tersebut apakah mekanisme dari penegak hukum ini sudah sesuai? Ini yang hendak kita bahas kedepannya,” kata DR. H. Edi Susanto, SH, MH, MM.

Saat itu GKJI pernah mengusulkan kepada pemerintah untuk dibentuk semacam Lembaga Examinasi Hukum. Tujuannya adalah dimaksudkan setiap kasus yang masuk di pengadilan Tinggi atau pengadilan lainnya, harus dinilai apakah kasus tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau tidak. Tentunya harapan semua pihak janganlah sampai kasus yang disidangkan nantinya karena merupakan ‘permainan ini dan itu’, betul-betul kasus murni, tegasnya.

Harapannya kepada Pemerintah adalah harus memberikan keleluasaan kewenangan hukum kepada hakim mayupun jaksa untuk secara profesional melakukan tugasnya masing-masing, tanpa perlu adanya intervensi atau campur tangan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Sehingga mereka dapat bekerja sesuai tugas pokok serta fungsinya sebagai penegak hukum

Sumbeer : MBPnews

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru