oleh

Fraksi Gerindra Kota Tangerang Minta Pemerintah Bijak Soal Presidential Threshold 

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Presidential Threshold atau Ambang Batas Pencalonan Presiden yang alot dibahas dalam RUU Pemilu di Senayan dinilai dapat mengganggu jalannya Pemilu 2019.

Hal ini ditandai saat Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, bersikukuh meminta agar usulan Presidential Threshold, dengan angka 20-25 Persen tetap disahkan.

Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Tak hanya itu, dalam pembahasan tersebut, Pemerintah juga sempat mengancam akan menarik diri dari pembahasan jika usulan Presidential Threshold tidak disetujui oleh DPR.

Dalam menyikapi hal tersebut, Sekertaris Fraksi Partai Gerindra Kota Tangerang, Rabu (19/07) saat dimintai keterangan oleh Jurnalis menilai, Presidential Threshold di ajukan pemerintah sebesar 20-25 persen sangat tidak berazakan keadilan dan tidak demokrasi.

Turidi menjelaskan, Presidential Threshold yang harus dibangun adalah azas bebas mencalonkan dicalonkan sesuai UU yang ada. Baiknya kata Turidi, President Threshold yang diberlakuan adalah 0 Persen. “Sehingga warga negara yang ingin maju menjadi Presiden akan banyak yang mendaftar,” kata Turidi saat dimintai keterangan lewat pesan tertulis.

Selain itu, Turidi juga menegaskan kepada Pemerintah, agar lebih bijak dalam menerapkan peraturan. Dia (Turidi) setuju, jika Presidential Threshold 0 Persen.

“Harapan masyarakat Indonesia adalah, pemerintah harus bijak juga dalam menerapkan Peraturan, yang sekarang RUU Pemilu kaitan Presidential Threshold ini harus dilihat dari sisi kacamata demokrasi bukan mengkebiri hak demokrasi.” tegas Sekertaris Fraksi Partai Gerindra Kota Tangerang.

“Nah saya sangat setuju kalau Presidential Threshold 0 Persen, semoga proses ini bisa berjalan dengan baik, semua fraksi dan pemerintah dapat menerimanya.” kata Turidi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengancam akan menarik diri dalam pembahasan pembahasan, jika usulan pemerintah tidak disetujui.

Baca juga :  Upaya Polsek Jatisari Polres Karawang Cegah Penyebaran Covid Dengan Giatkan Sosialisasi

“Kalau tidak (disetujui) dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk dilanjutkan pembahasannya. Menarik diri, ada dalam aturan undang-undang,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga Kader Partai berlambang kepala Banteng.

Sekedar Informasi, Pembahasan RUU Pemilu di DPR belum mendapatkan titik terang, terdapat lima isu krusial dalam RUU Pemilu yang saat ini diperdebatkan oleh semua Fraksi di DPR diantaranya Presidential Threshold, Parliamentary Threshold, District Magnitude, Metode Konversi Suara, dan Sistem Pemilu.

Adapun jumlah Fraksi di DPR dalam menyukapi pembahasan RUU Pemilu tersebut, berlangsung tertunda, dan semua Fraksi di DPR pun terbelah.

Diketahui, Partai Demokrat menginginkan agar Presidential Threshold dihapus. Sedangkan PDI-P, Golkar, dan Nasdem menginginkan Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional, dan Partai Gerindra, Hanura, PAN, PKB, PPP, dan PKS berkompromi agar angka presidential threshold sebesar 10-15 persen. (Red. Kicaunews.com/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru