banner 728x250

Ketua Golkar Jadi Tersangka, Fraksi di DPR Terbelah

  • Bagikan
Ketua Umum Partai Golkar, Sekaligus Ketua DPR. Ditetapkan Jadi Tersangka oleh KPK, Terkait Kasus E-KTP.
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Ditetapkannya Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pembera

ntasan Korupsi (KPK) dalam skandal korupsi E-KTP, membuat semua fraksi-fraksi di DPR angkat bicara.

ARTIKEL LAINNYA :

Ada dua pandangan, yang meminta agar Setya Novanto mundur sebagai ketua DPR dan ada yang mendesak Setnov tetap menjabar sebagai ketua DPR di Senayan.

Kritikan pertama datang dari Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Alkadrie. Dia meminta agar Setya Novanto sebaiknya meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR.

“Saya kira, lebih baik (mundur) supaya DPR tidak tersandera,” kata Syarif, Selasa (17/08) di Kompleks Parlemen, Senayan

Syarif menjelaskan, agar semua pihak tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, Syarif  menyarankan agar Setya Novanto mundur sehingga bisa fokus menghadapi proses hukum.

“Supaya kinerja di sini tidak tersandera, lebih baik memang mundur dari jabatannya,” kata Syarif.

Kritikan kedua juga datang dari Sekertaris Fraksi Demokrat, Didik Mukrioanto, dia meminta agar Setya Novanto mundur.

“Tepat apabila beliau legowo untuk meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR dan fokus menghadapi persoalan yang ada di KPK,” kata Sekertaris Fraksi Demokrat.

Senada dengan Didik, Sekertaris Fraksi PPP, Arsul Sani menilai kasus yang menjerat Setya Novanto, akan berimbas buruk pada citra DPRD sebagai salah satu lembaga negara.

Sebagaimana diketahui, dalam UU MD3 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib DPR tidak mengatur bahwa seseorang yang berstatus tersangka harus mengundurkan diri.

“Pimpinan DPR baru bisa diberhentikan sementara bisa sudah didakwa melakukan pidana dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.” kata Arsul Sani.

Selama masih berstatus tersangka, Arsul Sani menambahkan, semua kembali pada standar moral yang dianut sebuah partai.

Baca juga :  Rapat Paripurna: Fraksi Gerindra dan PDIP Kota Tangerang, Apresiasi Kinerja Pemkot

“Apa yang jadi keputusan dan sikap golkar yang pasti secara hukum tidak salah, pada saat ini. Tapi kalau soal penilaian etik dan moral kami serahkan pada publik,” tambah Arsul Sani.

Bendahara Fraksi PDIP, Alex Indra Lukman, di tempat yang sama menuturkan, dengan menganut asas praduga tak bersalah maka Setya Novanto tidak perlu mengundurkan diri.

Meskipun kata, Alex, kasus Setnov akan berdampak pada citra, namun hak SetyaNovanto sebagai seorang warga negara tetap dihormati.

“Jangan demi citra lantas mengorbankan hak asasi seseorang,” tuturnya lewat pesan singkat.

Senada dengan PDIP, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, tak menampik bila kondisi ini mempengaruhi kinerja DPR. Namun, Muhaimin menyerahkan semuanya pada pimpinan DPR lain untuk mengatasinya.

“Apakah dengan pergantian secepatnya, atau (tetap) kolektif kolegial, itu wakil ketua yang dominan. Bagaimana polanya harus bicara dengan seluruh fraksi,” kata Muhaimin.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, meyakini tidak ada dorongan dari partai lain agar Setya Novanto mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR.

Menurut Idrus, pihaknya tetap melakukan komunikasi politik antar partai terkait hal ini. “Secara bersama-sama kami memahami aturan yang ada, partai belum akan menggantikan Setya Novanto dengan kadernya yang lain.” kata Idrus. (TEMPO/Kicaunews.com).

 

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *