oleh

HP2M dan PBHI Sepakat, Perppu No 2/2017 Tentang Ormas Harus Ditolak

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah dikeluarkan Presiden Jokowi, dalam menyikapi ormas radikal dan menentang Pancasila, menjadi sorotan dan perdebatan.

Perppu yang dikeluarkan tersebut dianggap sebagai cara-cara otoriter, sebab kebijakan tersebut dianggap menghilangkan fungsi pengadilan dalam pembubaran organisasi, serta mengukuhkan peran Pemerintah sebagai penentu siapa dan organisasi apa yang menentang Pancasila.

Dalam menyikapi hal tersebut, Himpunan Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (HP2M) menilai. Penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab sesuai dengan Peraturan MK No 38/PUU-VII/2009, dalam penerbutan Perppu, hanya bisa dilakukan dengan tiga syarat.

Demikian hal ini disampaikan, Sekertaris Jenderal Himpunan Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (HP2M), Budiyana Saifullah, Sabtu (15/07) dalam keterangan persnya, sebagaimana diterima Group Kicau.

Budiyana Saifullah menjelaskan, tiga syarat penerbitan Perppu boleh dilakukan saat, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada, dan juga kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal permbuatan Undang-Undang.

“Jelas tidak ada kekosongan hukum saat ini terkait dengan kebutuhan pemerintah mengawasi Ormas, mekanisme demokratis membahas UU bersama DPR pun sangat terbuka.” kata Budiyana Saifullah.

Dalam menyikapi hal tersebut, HP2M kata Budiyana, menegaskan, menolak secara tegas diterbitkannya PERPPU No. 2 Tahun 2017, serta mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut atau menarik kembali PERPPU Perubahan UU Ormas karena hanya menambah kegaduhan.

“Kami meminta kepada Pimpinan dan anggota DPR untuk menolak mengesahkan PERPPU tersebut menjadi Undang-Undang.” tegas Budiyana.

Di tempat terpisah, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Totok Yuliyanto menilai, dengan diterbitkannya Perppu ini, paling tidak Presiden Jokowi telah menginjak-nginjak nilai Demokrasi melalui Perppu tersebut.

Baca juga :  Polsek Cibuaya Himbau Perangkat Desa

“Kami menolak dengan tegas Perppu Ormas, karena kontra reformasi dan melanggar hak asasi, kemudian kami juga mendesak DPR untuk menolak PerPPU “Ormas” dan tidak mengesahkannya,” kata Totok Yuliyanto di tempat terpisah.

Sekedar Informasi, organisasi yang dianggap radikal oleh Pemerintah, salah satunya, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI), serta organisasi radikal yang dianggap menentang Pancasila untuk dijadikan sebagai pedoman bernegara. (Haji Merah/Group Kicau).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru