oleh

Sekolah SMPN di Kota Tangerang Masih Kurang, Permendikbud 17/2017 Belum Layak Diterapkan

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin melakukan pemerataan Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017, dinilai masih kurang maksimal, dan belum punya persiapan khusus.

Sistem zonasi, nem dan umur sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017 tersebut, banyak terjadi kerancuan dan mengorbankan siswa berprestasi di daerah, salah satunya di Kota Tangerang.

Dengan jumlah Kelurahan sebanyak 104, dan 13 Kecamatan, di Kota Tangerang hanya ada 32 Sekolah SMP Negeri, sementera sistem zonasi menjadi hal yang prioritas dalam proses sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017.

Pimpinan Fraksi Gerindra Kota Tangerang menilai Permdikbud No 17 Tahun 2017, tidak bisa kita terapkan secara 100 persen di Kota Tangerang, sebab di Kota Tangerang, jumlah sekolah SMP Negeri hanya ada 32 Sekolah, yang tersebar di 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan.

Demikian hal ini disampaikan Sekertaris Fraksi Gerindra Kota Tangerang, Ir. Turidi Susanto, Jumat (14/07) saat dihubungi Group Kicau, lewat pesan singkat. Selengkapnya di: https://kicaunews.com/2017/07/14/fraksi-gerindra-dan-ketua-dprd-kota-tangerang-sepakat-permendikbud-172017-tidak-diterapkan/

Turidi menjelaskan sistem Zonasi dalam sistem PPDB untuk tahun 2017 merupakan catatan buruk bagi potret Pendidikan di Kota Tangerang saat ini.

Selain itu, masih kata Turidi, seharusnya Pemerintah Kota Tangerang, dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Permendikbud, bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Kota Tangerang.

“Saya kira harusnya Pemkot, kaitannya dengan sistem zonasi ini, bisa berkonsultasi dengan kami (DPRD), nah Komisi II inikan gak di libatkan dan gak di ajak bicara. Nah ketika beda kelurahan inikan beda persoalan, dan ini banyak sekali yang korban.” kata Turidi kepada Group Kicau.

Baca juga :  Perang Jargon, Dari Pilkada Rasa Pilpres, Sampai Pilpres Rasa Hoax

Melihat persoalan ini, Sekertaris Fraksi Gerindra Kota Tangerang, Turidi Susanto berharap, Pemerintah Kota Tangerang harus bisa segera mengatasi persoalan tersebut. Fraksi Gerindra Kota Tangerang, kata Turidi, dalam waktu dekat akan segera berkonsultasi dengan Kemendikbud.

“Pemerintah Kota Tangerang, harus bisa segera mengatasi persoalan ini, dan kami Fraksi Gerindra akan segera konsultasi dengan Kemendikbud. Kita akan diskusi dengan Fraksi kita,” kata Turidi.

Senada dengan Turidi, Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangerang, Heny Suhaeni menambahkan. Sistem PPDB yang rancuh ini terjadi disetiap daerah, sebab Infrastruktur pendidikan masih belum siap.

“Jika ingin menerapkan sistem zonasi ini, harus dipersiapkan dulu, karena secara merata, belum siap. Ini adalah Kritik kita tentang Permendikbud No 17 Tahun 2017.” tambah, Heny. Selengkapnya https://kicaunews.com/2017/07/12/ricuh-ppdb-di-kota-tangerang-belum-dapatkan-solusi-ini-sikap-fraksi-gerindra/

Lebih lanjut, Heny menjelaskan, meskipun Pemendikbud No 17 Tahun 2017 ini adalah salah satu langkah pemerataan pendidikan, seharusnya ada ruang Fleksibilitas.

“Meskipun Permendikbud, salah satu langkah pemerataan pendidikan, tapi harus kita lihat juga, harusnya ada ruang yang fleksiblitas, ketika sistem zonasi ini terbentur, maka harusnya ada kesepakatan pimpinan antar wilayah,” Kata Heny.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi di tempat terpisah menjelaskan, untuk di Kota Tangerang, Permendikbud No 17 Tahun 2017, masih belum layak ditetapkan, sebab pemerataan sekolah di Kota Tangerang, belum semua dilakukan disetiap kelurahan.

“Di Permendikbud itu kan jelas, jika ada daerah yang 100 Persen, maka boleh menerapkan Permendikbud itu, ketika daerah tidak siap, tidak harus 100 persen mengimplementasikan permendikbud itu,” kata Suparmi.

Perempuan yang akrab dipanggil Ibu Parmi ini, lebih lanjut menjelaskan, di Kota Tangerang, pemerataan sekolah belum dilakukan disetiap Kelurahan.

“Kalau untuk di kota Tangerang sendiri belum, karena pemertaan sekolah di kota Tangerang, belum semuanya dilakukan setiap kelurahan, jadi solusi itu yang kita cari.” kata Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi.

Baca juga :  Waspada, Jangan Pakai "Charger" Palsu untuk iPhone

Sekedar informasi, kisruh sistem PPDB di Kota Tangerang mencuat saat, Permendikbud No 17 Tahun 2017, diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tanpa adanya konsultasi dan koordinasi dengan DPRD Kota Tangerang.

Tidak hanya itu, puluhan warga di Kota Tangerang, merasa kecewa dengan kebijakan tersebut, dan meminta agar Abduh Suharman, Kepala Dinas Pendidikan untuk mundur. Hal tersebut dikemukakan beberapa hari lalu, saat warga melakukan aksi protes di depan kantor DPRD dan Walikota Tangerang, tepatnya di Puspem, Jl. Jendral Sudriman No 40 Kota Tangerang. (Haji Merah/Group Kicau).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru