oleh

Fraksi Gerindra dan Ketua DPRD Kota Tangerang Sepakat Permendikbud 17/2017 Tidak Diterapkan

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin melakukan pemerataan Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017, dinilai masih kurang maksimal, dan belum punya persiapan khusus.

Dengan jumlah Kelurahan sebanyak 104, dan 13 Kecamatan, di Kota Tangerang hanya ada 32 Sekolah SMP Negeri, sementera sistem zonasi menjadi hal yang prioritas dalam proses sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017.

Sistem zonasi, sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017 tersebut, banyak terjadi kerancuan dan mengorbankan siswa berprestasi di daerah, salah satunya di Kota Tangerang. https://kicaunews.com/2017/07/17/kisruh-ppdb-di-kota-tangerang-di-abaikan-rapat-pansus-lpj-berjalan-tertutup/

Permdikbud No 17 Tahun 2017, tidak bisa kita terapkan secara 100 persen di Kota Tangerang, sebab di Kota Tangerang, jumlah sekolah SMP Negeri hanya ada 32 Sekolah, yang tersebar di 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan.

Demikian hal ini disampaikan Sekertaris Fraksi Gerindra Kota Tangerang, Ir. Turidi Susanto, Jumat (14/07) saat dihubungi Group Kicau, lewat pesan singkat.

Zonasi dalam sistem PPDB untuk tahun 2017, kata Turidi, merupakan catatan buruk bagi potret Pendidikan di Kota Tangerang saat ini. https://kicaunews.com/2017/07/14/sekolah-smpn-di-kota-tangerang-masih-kurang-permendikbud-172017-belum-layak-diterapkan

Berita Terkait : https://kicaunews.com/2017/07/13/hanya-karena-zonasi-juara-taekwondo-di-kota-tangerang-gagal-sekolah-negeri/

Pemerintah Kota Tangerang, masih kata Turidi, seharusnya dalam menerapkan kebijakan sistem zonasi sebagaimana diatur dalam Permendikbud, berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Kota Tangerang.

“Saya kira harusnya Pemkot, kaitannya dengan sistem zonasi ini, bisa berkonsultasi dengan kami (DPRD), nah Komisi II inikan gak di libatkan dan gak di ajak bicara. Nah ketika beda kelurahan inikan beda persoalan, dan ini banyak sekali yang korban.” kata Turidi kepada Group Kicau.

Senada dengan Turidi, Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi di tempat terpisah menjelaskan, untuk di Kota Tangerang, Permendikbud No 17 Tahun 2017, masih belum layak ditetapkan, sebab pemerataan sekolah di Kota Tangerang, belum semua dilakukan disetiap kelurahan. Selengkapnya di: https://kicaunews.com/2017/07/13/ppdb-amburadul-ketua-dprd-kota-tangerang-permendikbud-tidak-harus-100-persen-di-terapkan/

Baca juga :  Forum Komunikasi Lintas Agama Dan Deklarasi Cinta Damai Menolak Anarkisme

“Di Permendikbud itu kan jelas, jika ada daerah yang 100 Persen, maka boleh menerapkan Permendikbud itu, ketika daerah tidak siap, tidak harus 100 persen mengimplementasikan permendikbud itu,” kata Suparmi Ketua DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDIP.

Suparmi, yang juga salah satu kader terbaik partai berlambang Banteng ini, lebih lanjut menjelaskan, di Kota Tangerang, pemerataan sekolah belum dilakukan disetiap Kelurahan.

“Kalau untuk di kota Tangerang sendiri belum, karena pemertaan sekolah di kota Tangerang, belum semuanya dilakukan setiap kelurahan, jadi solusi itu yang kita cari.” kata Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi. (Haji Merah/Group Kicau).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru