oleh

PPDB Amburadul, Ketua DPRD Kota Tangerang : Permendikbud Tidak Harus 100 Persen di Terapkan

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Penerapan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang PPDB sistem zonasi di Kota Tangerang berjalan dengan rancuh dan tidak maksimal bahkan amburadul. Hal ini terjadi lantaran di Kota Tangerang jumlah sekolah negeri belum memadai, dan masih terhitung kurang.

Suparmi Ketua DPRD Kota Tangerang menjelaskan, Permendikbud No 17 Tahun 2017, bisa dilakukan ketika ada daerah yang 100 Persen memiliki sekolah disetiap kelurahan. Sementara untuk daerah yang belum 100 persen memiliki sekolah disetiap kelurahan, kata Suparmi, tidak harus 100 persen menerapkan Permendikbud tersebut.

Kepada Group Kicau, Suparmi menjelaskan, penerapan aturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan masih belum siap diterapkan Kota Tangerang. “Kalau untuk di kota Tangerang sendiri belum, karena pemertaan sekolah di kota Tangerang, belum semuanya dilakukan setiap kelurahan, jadi solusi itu yang kita cari.” kata, Suparmi, di depan pintu masuk DPRD Kota Tangerang.

Usai menggelar Hearing dengan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMPN Se – Kota Tangerang, sebagaimana direncanakan sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi berjanji, bersama 50 anggota dewan akan mengkaji data hasil Hearing dan akan langsung turun ke sekolahan, berdasarkan dapilnya masing-masing.

“Saya minta semua hadir, dan saya juga gak mau ada polemik,” kata Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi kepada Group Kicau. Selengkapnya di. https://kicaunews.com/2017/07/13/hanya-karena-zonasi-juara-taekwondo-di-kota-tangerang-gagal-sekolah-negeri/

Dinas Pendidikan, tambah Suparmi, kedepannya jika ingin mengeluarkan kebijakan itu harus musyawarah dan mufakat dengan instansi yang memang berkaitan. “Kita tidak tau, memang dari awal kita tidak diajak bicara,” tambah Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi.

Selain itu, Suparmi juga mengkritik langkah Pemkot Tangerang, yang telah mengeluarkan kebijakan baru terkait PPDB di Kota Tangerang. “Ketika Pak Wali mengeluarkan kebijakan baru, itu pun saya kritisi, karena kebijakan itu satu hari, dan itu hari minggu, bagaimana dengan masyarakat yang tidak tau,” kata Suparmi.

Baca juga :  Salamuddin Daeng : Skema Liberalisasi Usaha Ketenagalistrikan Akan Menghancurkan PLN Dengan Cara Berhutang

Jadi, tambah Suparmi, ini adalah pelajaran bagi dinas pendidikan. Kedepan, masih tambah Suparmi, jika membuat kebijakan mohon libatkan yang ada di dalam (DPRD). “Sehingga tidak terjadi hal seperti ini.” kata Ketua DPRD Kota Tangerang dari Fraksi PDI-P.

Senada dengan Suparmi, di tempat terpisah, Sekertaris Fraksi Gerindra Kota Tangerang, Turidi Susanto menegaskan, terkait kisruh PPDB, Fraksi Gerindra bersikap tegas dan akan mengkawal untuk mencarikan solusinya. “Sikap kita tegas, kita akan kawal dan kita juga carikan solusinya, hari senin kita akan hearning lagi, dan kita akan panggil kepala dinasnya.” kata Turidi Susanto. Baca Juga. https://kicaunews.com/2017/07/12/ricuh-ppdb-di-kota-tangerang-belum-dapatkan-solusi-ini-sikap-fraksi-gerindra/

Turidi Susanto, Sekertaris Fraksi Partai Gerindra, dan Komisi II DPRD Kota Tangerang Dari Fraksi Gerindra. Amarno.

Fraksi Gerindra menilai, Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang PPDB, masih belum tepat diterapkan di Kota Tangerang. “Karena di Kota Tangerang ini, sekolah belum ada disetiap kelurahan, solusinya kita akan turun ke bawah, kita turun ke dapil,” kata Turidi.

Kalau memang ditemukan kesalahan-kesalahan, Turidi menambahkan, kita akan tindak sesuai dengan kesepakatan DPRD. Sekedar informasi, Dalam Hearning DPRD Kota Tangerang dengan Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMPN Se-Kota Tangerang, Kepala Dinas terkait dan Sekda Kota Tangerang tidak hadir.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dan tanggapan dari Pemerintah Kota Tangerang, baik dari Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, maupun dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Abduh Suharman. (Haji Merah/Group Kicau).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru