banner 728x250

Hanya Karena Zonasi, Juara Taekwondo di Kota Tangerang Gagal Sekolah Negeri

  • Bagikan
Perempuan Samping Kiri, Ketua DPRD Kota Tangerang, Suparmi, Baju Batik, Ketua Fraksi PDIP Kota Tangerang. Agus Setiawan.
banner 468x60

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang, sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017, membuat semua masyarakat di Kota Tangerang kecewa.Akibat dari kebijakan yang dibuat tersebut, sejumlah calon siswa berprestasi di Kota Tangerang tidak dapat memasuki sekolah negeri lantaran faktor zonasi.

Evarantina (39) Tahun, salah satu orang tua murid mengaku, merasa kecewa kepada kepala dinas pendidikan kota Tangerang, yang pernah berjanji akan menggaransi anaknya sekolah di SMPN mana pun di Kota Tangerang, namun pada kenyataannya Dinas terkait tidak bisa menganulir, hanya karena tersendat masalah zonasi.

ARTIKEL LAINNYA :
Sertifikat.

Kepada Group Kicau, Eva menjelaskan, dirinya merasa kecewa kepada kepala dinas yang pernah berjanji kepada anak saya akan menggaransi anaknya masuk di SMP Negeri manapun, tapi, itu dianulir. “Anak saya sudah masuk di SMP, tapi pihak sekolah tidak memfasilitasi, bahwa kita diterima, dinasnya yang tidak bisa menganulir, karena alasan zonasi itu” kata Eva.

Baca Juga: https://kicaunews.com/2017/07/14/sekolah-smpn-di-kota-tangerang-masih-kurang-permendikbud-172017-belum-layak-diterapkan/

Evarantina membeberkan, anaknya merupakan anak yang pernah membela Kota Tangerang, dan memiliki nilai bagus dan pernah menjadi juara, di salah satu cabang olahraga, Taekwondo di Kota Tangerang. “Anak saya membela Kota Tangerang, Nilainya bagus dan umurnya juga sudah cukup, hanya tinggal zonasi doang, masa gak di pertimbangkan, anak saya juara nasional Tekowndo, dan sertifikatnya juga ada.” kata Evayanti, dengan wajah yang kesal.

Merespon hal tersebut, usai Hearing di ruang Paripurna DPRD Kota Tangerang, Sekertaris Fraksi Partai Gerindra, Turidi Susanto menilai, Permendikbud No 17 Tahun 2017 untuk di Kota Tangerang belum tepat untuk diterapkan. https://kicaunews.com/2017/07/11/jawaban-kadis-soal-ppdb-normatif-dprd-kota-tangerang-akan-panggil-lagi/ 

Baca juga :  Peresmian Kantor Seketariat DPD Gerakan Advokat dan Aktifis DKI Jakarta Oleh Ketum DPP GAAS Rudy Silfa

Turidi menjelaskan, Sekolah di Kota Tangerang, masih belum memadai, dan masih kurang. “Permendikbud No 17 Tahun 2017, untuk di Kota Tangerang belum tepat, karena kelurahan kita ini masih belum memiliki sekolah per-kelurahan.” jelas Turidi.

Fraksi Partai Gerindra Kota Tangerang berjanji, akan bersikap tegas dan akan terus mengawal proses PPDB di Kota Tangerang, dan rencananya Hearing akan digelar kembali minggu depan. “Kita juga akan panggil kepala dinasnya, kita akan Hearing lagi hari senin, dan kita juga akan carikan solusi, sebab saat ini sudah diumumkan, dan solusinya kita akan turun ke bawah, kita turun ke Dapil.” kata Turidi saat dimintai keterangan Group Kicau, di Ruang Fraksi.

Senada dengan Turidi di tempat terpisah, Ketua Fraksi PDIP Agus Setiawan, berjanji dalam waktu dekat akan segera melakukan sidak dan hak tersebut akan dilakukan oleh setiap dapil di DPRD Kota Tangerang. “Jadi nanti kita akan sidak dan itu akan dilakukan Per-dapil,” kata Ketua Fraksi PDIP, Agus Setiawan, saat dimintai keterangan Group Kicau.

Senada dengan Ketua Fraksi PDIP, Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi menilai, Permendikbud No 17 Tahun 2017 belum pas diterapkan di Kota Tangerang, sebab di Kota Tangerang, jumlah sekolah belum 100 persen dimiliki disetiap keluarahan.

“Permendikbud No 17 Tahun 2017, kita tidak tolak tapi kita akan berikan masukan, di Permendikbud itu kan jelas, jika ada daerah yang 100 Persen, maka boleh menerapkan Permendikbud itu, ketika daerah tidak siap, tidak harus 100 persen mengimplementasikan permendikbud itu.” kata Suparmi kepada Group Kicau saat dimintai keterangan.

Selain itu, Ketua DPRD Kota Tangerang juga menjelaskan, Dinas Pendidikan saat ingin mengimplementasikan Permendikbud tersebut, tidak banyak melibatkan instansi terkait, sehingga DPRD tidak bisa mengawasi. “Jadi ketika kebijakan itu dibuat, kita tidak lebih jauh dilibatkan yah, makanya saya tadi bilang, musyawarah mufakat itu, jadi ini pelajaran bagi dinas pendidikan,” kata Suparmi.

Baca juga :  BPBD Kota Banjar dan Polsek Banjar Evakuasi Pohon Tumbang

Perempuan yang biasa dipanggil Ibu Suparmi ini berharap, “Kedepannya jika membuat kebijakan mohon libatkan yang ada di dalam (DPRD), sehingga tidak terjadi hal seperti ini.” kata Suparmi. Sebagaimana diketahui, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Abduh Surahman, saat Hearing di Ruang Paripurna Lt. 3 DPRD Kota Tangerang, tidak hadir, selain Abduh, Sekda Kota Tangerang, yang juga di undang, tidak hadir.

Rencananya Senin depan, DPRD Kota Tangerang, akan kembali menggelar Hearing untuk yang ketiga kalinya, sebagai langkah mencari solusi. Sekedar informasi, hasil Hearning hang digelar tadi, Selasa (12/07) di Ruang Paripurna tidak membuahkan hasil ataupun solusi. (Haji Merah/Group Kicau).

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *