oleh

RUU Pemilu, Direktur Politik Kemendagri : Semua Sepakat Musyawarah Sampai Titik Darah Penghabisan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Rapat pengambilan keputusan RUU Pemilu pada senin (10/7/2017) malam akhirnya berakhir deadlock, bagaimana tanggapan Pemerintah selanjutnya?

Menyikapi hal tersebut, Direktur Politik Kementerian Dalam Negeri Bahtiar Baharudin menegaskan, kami ingin sampaikan bahwa situasi ini bukan deadlock melainkan masih musyawarah dan informasi ini harus diluruskan.

Saat dimintai keterangannya soal bagaimana kondisi saat ini menurut pemerintah, Bahtiar mengutarakan, pada prinsipnya semua partai sepakat Bersama pemerintah untuk bermusyawarah samapai titik darah penghabisan, Begitu prinsip dasarnya.

Bahtiar membeberkan, memang materi yang disampaikan dalam musyawarah menyangkut dua hal penting. Pertama, menyoalkan bagaimana membangun sistem politik yang lebih baik kedepan. Kedua, disaat yang sama ada kepentingan-kepentingan praktis dari masing-masing kekuatan politik dan dua hal inilah yang sedang dinegoisasi.

Disinggung kondisi seperti ini jika tidak kunjung usai, Bahtiar kembali menegaskan, seperti yang sudah disampaikan Menteri Dalam Negeri sebelumnya, pemerintah akan tetap menempuh jalur musyawarah hingga batas waktu berakhir dan yang menjadi pertimbangan kami mengapa harus menempuh jalur musyawarah karena ini kepentingan negara bukan kelompok. “kami dalam hal ini kemendagri harus mendiskusikan untuk menyamakan pendapat,” katanya.

Ketika ada hambatan dalam penyelesaian RUU Pemilu, kekhawatiran kami tidak ada karena semua sudah sepakat akan selesai pada 20 juli mendatang. “Tidak ada tambahan waktu, kami optimis akan selesai tepat waktu,” Tegasnya.

Disinggung soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20-25 persen, Bahtiar menjelaskan, pertama ambang batas ini sudah disepakati pemerintah disetujui presiden dan juga mendagri. Ambang batas inipun masih berlaku sampai sekarang. “Intinya pemerintah ingin mempertahankan sistem yang sudah baik dan dari segi konstitusi pun menyebutkan bahwa presiden terpilih berdasarkan pasal 22 UUD 1945 harus mendapatkan dukungan 50 persen suara ditambah satu dari jumlah provinsi seluruh Indonesia.

Baca juga :  PDIP Dukung Arief Maju, Ketua Fraksi: Itu Kabar Burung !!!

Bahtiar kembali membeberkan, jika kembali merunjuk kepada kondisi sekarang sebanyak 34 provinsi dibagi dua dan ditambah satu. Artinya, minimal persebar dukungan harus ada di 18 provinsi dan dimasing-masing provinsi harus ada dukungan minimal 20 persen dari daerah. “Secara politik ketatanegaraan makna dari aturan ini adalah seorang calon presiden bukan hanya harus mendapatkan banyak dukungan melainkan dipastikan didukung  oleh 30 persen suara masyarakat Indonesia,” Jelasnya.

“Jadi Presiden bukan dari pulau tertentu atau yang berasal dari daerah dengan konsentrasi penduduk tertinggi. Dengan begitu, sejak ambang batas presiden merupakan sudah satu alat untuk memaastikan bahwa capres-capres yang diusung memang memiliki kualifikasi seorang pemimpin secara nasional,” pungkasnya.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru