oleh

Jawaban Kadis Soal PPDB Normatif, DPRD Kota Tangerang Akan Panggil Lagi

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Zonasi, Nem, dan Skor dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang, sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017, dinilai menjadi permasalahan baru dalam dunia pendidikan.

Meskipun Walikota Tangerang Arief R Wismansyah, telah mengambil sikap, terkait carut marutnya sistem PPDB dengan merubah sistem PPDB di Kota Tangerang, namun langkah tersebut tidak bisa menjadi solusi dan tak keluar dari masalah.

Demikian hal ini disampaikan Sekertaris Komisi II DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Gerindra, Amarno W. Wiyono saat dimintai keterangan Group Kicau di Ruang Fraksi Partai Gerindra. Senin (10/07) usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Baca JUga: https://kicaunews.com/2017/07/12/ricuh-ppdb-di-kota-tangerang-belum-dapatkan-solusi-ini-sikap-fraksi-gerindra/

“Semua dewan dan semua masyarakat mengalami masalah yang luar biasa sama. Kami tadi mengundang kepala dinas dan jajarannya itu, semua dewan bertanya, pertama tentang zonasi, Pak Kadis jawabnya juga normatif, dengan landasan Permendikbud No 17 Tahun 2017 yang isinya itu zonasi.” kata Amarno Kepada Group Kicau.

Selain itu, Amarno menjelaskan, dalam pertemuannya dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Tangerang, belum menemukan solusi dan pertemuan ini juga akan berlanjut, dengan memanggil kepala sekolah se-Kota Tangerang.

“Solusinya sampai detik ini dari kepala dinas tidak ada, dan pertemuan ini akan berlanjut nanti hari rabu yang memfasilitasi itu komisi II, dan kita akan panggil dan kumpulkan lagi semua kepala sekolah sampai 32 kepala sekolah akan kita panggil.” kata Amarno, di ruangan Fraksi saat dimintai keterangan Group Kicau.

Sebagaimana kesepakatan awal, Amarno menjelaskan, diatur dalam Perda Pendidikan. “Kita ini wajib mengakomodir orang miskin untuk bersekolah, dan akibat dari sistem zonasi ini banyak sekali anak yatim yang tidak bisa sekolah, dzolim itu namanya.” kata Amarno.

Baca juga :  Unit PPA Polrestro Tangerang Kota Gelar Srikandi Cisadane Care

Amarno menegaskan, Permendikbud No 17 Tahun 2017, bertentangan dengan Perda Pendidikan yang ada yang telah dibuat. “Makanya besok kita akan pertegas dalam pertemuan tersebut, karena kepala dinas ini tiap kali diajak dialog, bicaranya akan memanggil KPK, ya ayo,” tegas Amarno.

Di tempat yang sama, Sekertaris Fraksi Partai Gerindra Kota Tangerang, Turidi Susanto menambahkan, Fraksi Gerindra akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Selain itu, Turidi juga menjelaskan, kebijakan Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, sangatlah Injurie Time, dan ini menjadi persoalan baru.

“Walikota membuat kebijakan, menggunakan nem itu di waktu yang Injurie Time, dan ini menjadi persoalan baru, intinya Fraksi Gerindra, akan mengawal secara tuntas, sehingga rasa keadilan itu, akan didapatkan oleh semuanya.” jelas Turidi, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang.

Sekedar informasi, pertemuan DPRD Kota Tangerang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tidak menemukan solusi, rencananya pada Rabu (12/07) DPRD Kota Tangerang akan kembali memanggil Kepala Dinas dan Kepala Sekolah Se-Kota Tangerang untuk mendengarkan pendapat dan berdialog.

“Jika ada permainan di dalam PPDB oleh dinas terkait, misalnya satu celah saja di permainkan, Fraksi Gerindra akan tindak tegas.” kata Turidi. (Haji Merah/Group Kicau).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru