oleh

Soal PPDB Carut Marut, Komisi II DPRD Kota Tangerang Panggil Kepala Dinas Terkait

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang, sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017, berlangsung carut marut dan tidak maksimal.

Menindak lanjuti hal tersebut, Komisi II DPRD Kota Tangerang, memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan kota Tangerang, untuk mendengarkan pendapat dan menjelaskan hal tersebut melalu Kepala Dinas terkait.

Pemanggilan tersebut dimulai sekitar pukul 14.38 wib, bertempat di Ruangan Bamus, Gedung DPRD Kota Tangerang, Jl. Sudirman No 1. Kota Tangerang. Pemanggilan tersebut pun berlangsung tertutup, saat jurnalis ingin meliput, pemanggilan tersebut, salah satu staf dewan, melarang wartawan masuk ke ruangan.

Hingga dalam rapat tersebut pun, terjadi cek cok adu mulut dengan salah satu staf dewan, di dalam ruangan Bamus yang dijadikan sebagai tempat rapat dengar pendapat dan penjelasan kepada dinas terkait.

“Lu gak usah masuk, gw ini staf,” kata salah satu staf kepada Jurnalis yang hendak meliput rapat dengar pendapat tersebut.

Pantauan Jurnalis Group Kicau di Lokasi, meskipun pemanggilan tersebut dilakukan oleh Komisi II DPRD Kota Tangerang, namun dalam rapat tersebut, hadir pulan Ketua Fraksi, Sekertaris Fraksi dan juga komisi I, IV dan III DPRD Kota Tangerang.

Sebagimana diketahui, dan diberitakan sebelumnya, Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah, menerangkan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017 tidak maksimal.

Sementara ditempat terpisah, Komisi II DPRD Kota Tangerang, dari Fraksi Partai Gerindra, Amarno  Y. Wiyono menilai, PPDB malah mendegradasi program Pendidikan di Kota Tangerang.

“PPDB justru mendegradasi program Pendidikan di Kota Tangerang, bahkan berpotensi menurunkan mutu atau kuaitas pendidikan di Kota Tangerang.”kata Komisi II DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Gerindra.

Baca juga :  Teknologi Semakin Pesat, Herman Deru Canangkan Program Internet Desa Untuk Sumsel

Sebagaimana diketahui, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendagri) No 17 Tahun 2017, Tentang PPDB, dalam Peraturan tersebut, sistem zonasi (Kelurahan) menjadi prioritas.

Sementara di Kota Tangerang, jumlah sekolah SMP Negeri, tidak semua ada disetiap kelurahan, sebagaimana yang dimaksud dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017. (Haji Merah/Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru