oleh

Fraksi Gerindra Kota Tangerang: Sistem Zonasi di PPDB Rancuh

KOTA TANGERANG, KICAUNEWS.COM – Rancuhnya Penerimaan Peserta Didik atau PPDB Baru ditingkat SMP di Kota Tangerang tahun ini, membuat orang tua murid kesal dan kecewa. Selain tidak banyak diketahui oleh orang tua siswa maupun oleh para guru disetiap sekolah.

Peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dinilai kurang sosialisasi dan cenderung bertabrakan dengan Undang-Undang yang ada. Sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017, tentang sistem zonasi pada PPDB justru menjadi permasalahan baru ditingkat SMP di Kota Tangerang.

Masalah baru yang ditimbulkan dari adanya sistem zonasi ini adalah calon peserta didik yang memiliki nilai akademis tinggi, namun tidak berada dalam zona penerimaan sekolah yang sebenarnya dekat dengan tempat tinggal calon siswa.

Demikiam hal ini disampaikan Walikota Tangerang, Arief R Wisnasyah, sebagaimana diberitakan sebelumnya oleh Group Kicau, kemarin.

Dalam merespon hal tersebut, Komisi II DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Gerindra, Amarno Y. Wiyono, saat dihubungi Group Kicau, lewat pesan WhatApps menilai, sistem zonasi dalam PPDB secara nasional sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbu No 17 Tahun 2017, justru banyak menimbulkan masalag dan belum waktunya diberlakukan sebelum adanya SMP disetiap kelurahan.

“System PPDB Nasional ini justru banyak menimbulkan masalah dan belum waktunya di berlakukan sebelum ada SMPN tiap kelurahan.” kata Amarno, Senin (10/07) kepada Group Kicau, saat dihubungi.

Komisi II DPRD Kota Tangerang, kata Amarno, berjanji, akan memanggil kepala dinas pendidikan untuk menjelaskan hal tersebut sekaligus meminta pertanggung jawaban kepala dinas, terkait carut marutnya PPDB di kota Tangerang tersebut.

“Senin 10/7/17 jam 14.00 kami memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk menjelaskan hal ini sekaligus harus bertanggung jawab ttg carut marutnya PPDB ini,” kata Komisi II DPRD Kota Tangerang, Amarno.

Baca juga :  Ketua SMSI Banten Tegaskan Wartawan Harus Profesional Jalankan Kode Etik

Senada dengan Amarno, Sekertaris Fraksi Partai Gerindra Kota Tangerang Turidi Susanto, di tempat terpisah, menambahkan, rancuhnya sistem PPDB di kota Tangerang disebabkan, karena Pemkot Tangerang kurang tanggap.

“Saya kira kalau Pemkot tanggap lebih awal mungkin kericuhan tidak terjadi, dengan meprioritaskan nilai UAN sebagai patokan penilain bukan umur mungkin masyarakat agar sedikit memahami.” tambah Sekertaris Fraksi Partai Gerindra Kota Tangerang, Turidi Susanto.

Seharusnya, kata Turidi, zonasi diterapkan setelah sekolahan SMP merata di 104 kelurahan. “Jadi tidak ada warga yg kelurahannya berbeda terus jadi tidak dapat kesempatan zonasi terdekat,” lata Turidi, kepada Group Kicau.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada komentar, atau pun tanggapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang. (Haji Merah/Group Kicau).

 

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru