banner 728x250

Tak Pandang Bulu, Pansus Hak Angket Terus Membabibuta

  • Bagikan
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Pansus Hak Angket KPK DPR RI kian gencar mengorek-ngorek borok yang ada di lembaga antirasuah. Usai melakukan audit anggaran KPK, mereka mengunjungi para narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/7). Alhasil, langkah para wakil rakyat itu mendapat kecaman dari pihak yang pro terhadap KPK.

Mantan Komisioner KPK, Bambang Widjojanto mengatakan, Pansus Hak Angket terhadap KPK telah melakukan beberapa manuver dan hendak mengorek-ngorek kealfaan KPK, dari mengunjungi BPK hingga berencana mengunjungi napi korupsi.

“Respons saya atas kelakuan Pansus Hak Angket KPK, saya muak dan terluka. Kita sebagai rakyat sangat marah dan harus mengecam,” ungkapnya seperti dilansir indopos pada Rabu (5/7).

Menurutnya, anggota Pansus Hak Angket KPK tidak mendengar dan menindaklanjuti suara masyarakat yang antikorupsi yang diwakili para anggota dewan tersebut. Dia juga menyayangkan upaya anggota Hak Angket mendatangi napi atau tersangka koruptor. Hal itu merupakan tindakan yang tidak pantas dan tindakan itu upaya pelemahan KPK dan sebagai kedatangan zaman kegelapan.

“Sikap dan perilaku anggota Pansus Hak Angket itu, suatu tindakan yang tak hanya memilukan tapi sangat memalukan. Tidak hanya naif tapi juga kelakuan kolusif dan sangat koruptif. Selamat datang zaman kegelapan, kenistaan dan kehinaan,” ujarnya.

Masyarakat, sambung pria yang akrab disapa BW itu, semestinya tidak mematuhi atau tunduk atas hal yang dilakukan oleh anggota Pansus Hak Angket KPK tersebut. Sebab, hal itu sebagai sikap nista dan hina yang sedang dipertunjukkan anggota parlemen.

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR RI, Risa Mariska membantah jika Pansus Angket disebut sengaja mencari-cari kesalahan berkaitan pemeriksaan laporan audit keuangan KPK oleh BPK. Terlebih, laporan hasil audit keuangan yang diserahkan BPK ke Pansus Angket KPK selama 10 tahun terakhir dari 2006-2016 memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Kita nggak mencari. Gini loh. KPK kan sebagai salah satu legal entity yang menggunakan anggaran negara. Terkait hal itu tentu ada evaluasi dan audit dari BPK, okelah hasil audit BPK itu WTP tapi kita mau liat hal-hal lain yang perlu kita tahu karna kita DPR,” kilahnya di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (6/7).

Mengenai kunjungan ke Lapas Sukamiskin, masih menurut Riska, untuk menggali informasi dari narapidana korupsi terkait standar prosedur yang dijalankan KPK ketika melakukan proses penyidikan di institusi tersebut.

“Tentu kami fokus ke substansi soal proses SOP pemeriksaan di KPK itu aja. Kami tidak bicara kasus per-kasus si A kasusnya apa si B kasusnya apa,” kata Risa di Komplek Parlemen, Senayan, kemarin.

Risa menuturkan, kemungkinan pertanyaan anggota pansus akan berkembang sebagai bentuk pendalaman. Misalnya, mengenai pembayaran denda yang sudah dibayarkan para narapidana tersebut.

Hal itu, ada kaitannya dengan pengembalian kerugian negara yang menjadi domain KPK sehingga pansus ingin melihat berapa jumlah yang diterima institusi itu dan berapa yang telah dibayarkan serta mekanisme yang dijalankannya.

“Apabila ada penyimpangan akan kami koreksi. Namun kalau tidak ada penyimpangan dan semua on the track maka tidak ada masalah,” pungkasnya.

Politikus PDIP itu, lanjutnya, rencana kunjungan ke lapas itu sudah dikomunikasikan ke Kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jenderal Lapas. Pada prinsipnya, Kemenkumham siap menerima kunjungan pansus karena komunikasi antara Sekretariat Pansus Angket KPK dan Kemenkumham, rencana kunjungan itu sudah terjadwalkan.

“Sepertinya akan dilakukan audiensi karena kalau masuk satu per-satu ke napi, tidak efektif sehingga kami melihat efektivitasnya,” imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR itu menegaskan kunjungan ke kedua lapas itu tidak akan fokus pada satu napi dan tidak terkait kasus per-kasus namun lebih pada proses penyidikan di KPK, apakah ada penyimpangan atau tidak. Kunjungan ke lapas juga merupakan salah satu hasil rapat internal Pansus Angket, Senin (3/7).

Sebelumnya diketahui, terdapat dua hal yang akan difokuskan oleh Pansus Hak Angket KPK DPR RI usai menyambangi badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut adalah soal sumber daya manusia (SDM) di KPK dan penyadapannya.

ARTIKEL LAINNYA :

BPK dan Pansus Angket KPK melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih tiga jam. Hasilnya, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terhadap laporan keuangan KPK selama 10 tahun belakangan ke Pansus Angket bentukan lembaga wakil rakyat tersebut.

Kemudian, kedua pihak menggelar jumpa pers setelah pertemuan. Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pada pertemuan tersebut pansus ingin mengetahui bagaimana proses audit dan pertanggungjawaban keuangan KPK sejak lembaga itu berdiri.


“Kedatangan kami untuk meminta proses audit dan pertanggungjawaban KPK sejak berdiri. Bagaimana kinerja, penanganan persoalan penanganan keuangan, yang ada relevansi pada tugas dan fungsi. Tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan,” ungkapnya di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, JakartaPusat, Selasa (4/7)

Sumber : indopos

Print Friendly, PDF & Email
ARTIKEL YANG DISARANKAN :
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *