oleh

Program PTSL Jadi Ajang Pungli Desa

PANGANDARAN, KICAUNEWS.COM – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bagian dari program Presiden Joko Widodo yaitu Nawa Cita dengan target mencetak lima juta sertifikat dari presiden kepada BPN. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak.

Program ini meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. Program PTSL digagas Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Program ini pun bertujuan untuk mengakselerasi pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah. Dengan demikian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam peraturan Mentri Agraria No 35 tahun 2016 anggaran pembuatan sertipikat dibiayai dari APBN melalui DIVA namun semua itu tidak semuanya gratis ada biaya yang di bebankan kepada sipemohon berupa persiapan Materai, patok pembatas tanah, foto copy perlengkapan berkas.

Pengakuan beberapa masyarakat Desa Pajaten Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran menjelaskan adanya pungutan untuk biaya pembuatan Sertifikat masal (PTSL) oleh pihak aparatur desa sebesar Rp. 200 ribu rupiah namun kurang begitu jelas peruntukanya untuk apa saja, pihak desa hanya menjelaskan untuk pebelian Materai, patok pembatas tanah dan foto copy pemberkasan, dan biaya oprasional. Tutur beberapa masyarakat pada media ini.

Kepala Desa Pajaten (Kostaman) Saat ditemui dikantornya belum lama ini menjelaskan ke awak media bahwa, desa pajaten mendapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 4000 bidang, dan membenarkan, adanya pungutan 200 ribu perbidang kepada pemohon program PTSL. Pungutan tersebut hasil musawarah dengan si pemohon, katanya.

Dengan adanya Surat edaran keputusan bersama mentri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional. Rpublik Indonesia (Sofyan Djalil)
Mentri Dalam Negri Republik Indonesia (Tjahjo Kumolo).
Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Baca juga :  Ahok Idamkan Gandeng Djarot di Pilgub DKI 2017

Nomor : 25/SKB/V/2017
Nomor : 590/3167A Tahun 2017
Nomor : 34 Tahun 2017

Menetapkan keputusan bersama, Mentri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Mentri Dalam Negeri, Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnsmigrasi, Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaptaran Tanah Sistimatis.

Kesatu : mentri agraria dan tata ruang /kepala badan pertanahan nasional menetapkan jenis kegiatan ,jenis biaya dan besaran biaya yang di perlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:
1.kegiatan penyiapan dokumen
2.kegiatan pengadaan patok dan materai
3.kegiatan operasional petugas kelurahan /desa

Kedua: menteri desa ,pembangunan daerah tertinggal ,dan transmigrasi memfasilitasi pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis ,melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

Ketiga :menteri dalam negri memerintahkan bupati/walikota untuk melakukan langkah -langkah sebagai berikut:
1.menganggarkan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam anggaran pendapatan belanja negara dan pendapatan belanja desa dalam anggaran pendapatan belanja daerah sesuai kemampuan masing-masing daerah.
2.pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerimaan sertipikat dalam pendaftaran tanah sistematis.
3.mensosialisasikan persyaratan pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada seluruh masyarakat .
4.memerintahkan insfektorat daerah untuk mengkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap,sesuai pasal 385 undang -undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Adapun besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagai berikut
Kategori 1 (provinsi papuan, provinsi papuan barat, provinsi maluku, provinsi maluku utara, dan provinsi nusa tenggara timur ) sebesar Rp.450.000.
Kategori II (provinsi kepulauan riau, provinsi bangka belitung, provinsi sulawesi tengah, provinsi sulawesi utara, provinsi sulawesi tenggara, provinsi nusa tenggara barat) sebesar Rp.350.000.
Kategori III(provinsi gorontalo ,provinsi sulawesi barat, provinsi sulawesi selatan ,provinsi kalimantan tengah, provinsi kalimantan barat, provinsi sumatera utara, provinsi aceh, provinsi sumatra barat, provinsi kalimantan timur) sebesar Rp.250.000
Kategori IV provinsi riau, provinsi jambi, provinsi sumatera selatan, provinsi lampung, provinsi bengkulu, provinsi kalimantan selatan) sebesar Rp. 200.000.
Kategori V (jawa dan bali) sebesar Rp.150.000.

Baca juga :  Pasukan Kodam III/Siliwangi Diserahkan Kepada Mayjen TNI Muhammad Herindra

Sebagai mana besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan tersebut tidak termasuk pembuatan akta ,Bea perolehan hak atas tanah dan pembangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (pph).

Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daeran(APBD) adapun menteri dalam negri memerintahkan bupati/walikota untuk membuat peraturan bupati /walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat ,dan Gubernur sebagi wakil pemerintahan pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini.

Hal -hal yang belum diatur dalam keputusan bersama ini,akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis,keputusan bersama mulai berlaku sejak tanggal 22 mei 2017.

Dalam kutipan surat edaran keputusan bersama diatas terlihat jelas bahwa desa pajaten melanggar aturan aturan yang ditetapkan tiga mentri tersebut, dan pungutan yang dilakukan oleh desa pajaten untuk program PTSL sebesar Rp.200.000
Tidak berpayung hukum ungkapnya.

(Budi/Agus)

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru