oleh

Pasca Lebaran, Airin Serukan Semua Jajaran Pemerintah Tangsel, Bekerja Maksimal

Pasca Idul Fitri, ratusan aparatur pemerintah di kota Tangerang Selatan, Senin (03/07) saat apel gabungan OPD dan Halal Bihalal, diminta Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany, untuk kembali bekerja secara maksimal.

Saat ini sudah memasuki bulan Juli. Artinya, waktu untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan hanya tersisa kurang lebih lima bulan. Dalam waktu dekat, waktu dan konsentrasi kita juga akan tersita untuk mulai membahas rencana anggaran pendapatan dan belanja 2018 dan rencana perubahan anggaran 2017.

Demikian hal ini disampaikan Walikota Tangerang Selatan, Hj. Airin Rachmi Diany dalam sambutannya diacara apel pertama yang digelar di Lapangan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan.

“Ini semua tentunya merupakan agenda-agenda penting yang harus kita persiapkan dengan baik.” kata Airin Rachmi Diany, Senin (03/07).

Kepada semua jajaran Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan, Airin menghimbau, agar segera melakukan langkah-langkah strategis, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

“Setelah merayakan Hari Raya bersama keluarga masing-masing dan liburan panjang, Kami berharap seluruh pegawai mengembalikan ritme kerjanya mengingat masih banyak tugas yang harus diselesaikan.” kata Airin.

Tak hanya itu, diacara apel pertama ini juga, Airin menjelaskan, meskipun kewenangan pendidikan setingkat SMA/SMK, di Tangerang Selatan merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, namun pemerintah kota Tangerang Selatan, akan terus memantau, dan memgawasi jalannya sistem pendidikan tersebut.

“Walaupun kewenangan SMA/SMK di Kota Tangerang Selatan bukan kewenangan pemkot, akan tetapi pemkot tetap memantau dan mengawasi jalannya sistem pendidikan SMA/SMK di Kota Tangerang Selatan,” jelas Airin.

Diketahui, dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu tanggung jawab atas pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup Pemerintah Kota/Kabupaten. Sedangkan, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK. Kebijakan ini mulai dilaksanakan semenjak 1 Januari 2017. (Ed. Rls. Kicau Group,/Haji Merah).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru