oleh

Dalam Pemeriksaan LKPD, Bahrullah Akbar : Harus Melakukan Pendekatan Yang Terintegrasi

Materi Disampaikan Dalam Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPD TA 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur pada 29-30 Maret 2017 di Makassar, Sulawesi Selatan

KICAUNEWS.COM –Sebagai lembaga negara yang memiliki peran auditif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga pemeriksa yang bebas dan mandiri yang mempunyai peran strategis dalam mengawal pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara berdasarkan amanah UUD 1945.

Berdasarkan peranan strategis tersebut, BPK berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pemeriksaan keuangan negara mengingat derasnya dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal BPK.

Patut diketahui, visi BPK 2016-2021 adalah Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas. Sedangkan misi BPK adalah (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri; dan (2) Melaksanakan tata kelola organisai yang berintegritas, independen dan profesional.

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut, BPK terus melaksanakan perbaikan dalam bentuk peningkatan mutu pemeriksaan agar pemeriksaan tersebut dapat berguna dan membantu pencapaian tujuan bernegara. Usaha peningkatan mutu pemeriksaan tersebut secara nyata dilakukan BPK dengan menyempurnakan beberapa ketentuan dan peraturan yang menjadi standar dan pedoman dalam pemeriksaan keuangan negara.

Salah satu kerangka yang digunakan dalam pengembangan lembaga pemeriksa adalah berdasarkan kerangka kedewasaan (maturity) dari lembaga pemeriksa/audit yang dikembangkan oleh International of Supreme Audit Institution (INTOSAI) yang terbagi ke dalam enam tingkatan.

Pertama, combating corruption; kedua, enhancing transparency; ketiga, assuring accountability; keempat enhancing economy, efficiency, ethics, equity and effectiveness; kelima increasing insight; dan keenam facilitating foresight.

Dalam tahapan pertama dalam kedewasaan lembaga pemeriksa, yaitu combating corruption, selama kurun waktu 2003 sampai dengan 2015, BPK telah menyerahkan 446 temuan kepada aparat penegak hukum (APH) dengan nilai temuan Rp33,5 triliun dan 841 ribu USD. Kepolisian menangani 65 temuan dengan nilai Rp20,7 triliun dan 14 ribu USD, Kejaksaan Agung telah menindaklanjuti temuan BPK sebanyak 206 temuan dengan nilai Rp6,7 triiun dan 218ribu USD. Sedangkan KPK menangani 175 temuan dengan nilai Rp6 triliun dan 609 ribu USD. 94,17% temuan tersebut telah diproses oleh APH dan telah ada keputusan hukum yang tetap.

Pada tahapan kedua dan ketiga enhancing transparency dan assuring accountability, yaitu direfleksikan dengan proses audit dan post audit laporan keuangan (LK). Dalam domain proses audit, dilaksanakan dengan pemeriksaan LK yang menghasilkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Sedangkan dalam proses post audit, dilaksanakan dengan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang juga bisa mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit.

Kewajiban bagi Pemda untuk menerbitkan LKPD merupakan amanah pasal 56 ayat (3) Undang – Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Sedangkan Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Petanggungjawaban Keuangan Negara, berbunyi “laporan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat – lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah daerah”.

Dari ketentuan ini secara jelas terlihat bahwa Pemda harus menyelesaikan LKPD-nya dan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya BPK wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas LKPD tersebut tanggal 31 Mei tahun anggaran berikutnya.

Untuk memberikan opini yang tepat terhadap LKPD, BPK telah melaksanakan pemeriksaan LKPD yang terintegrasi. Pendekatan terintegrasi diperlukan mengingat banyaknya faktor yang dipertimbangkan dalam melaksanakan pemeriksaan LKPD.

Audit merupakan suatu sistem yang memadukan berbagai sub sistem audit yang terdiri dari sub sistem sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana audit dan sub sistem proses audit yang diatur secara baku dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 atau SPKN 2017.

SPKN 2017 ditetapkan tanggal 6 Januari 2017 dan akan digunakan pertama kali sebagai standar pemeriksaan dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD 2016.

SPKN 2017 terdiri dari kerangka konseptual pemeriksaan dan pernyataan standar pemeriksaan (PSP). PSP terdiri dari PSP 100 tetntang standar umum, PSP 200 tentang standar pelaksanaan pemeriksaan dan PSP 300 tentang standar pelaporan pemeriksaan.

Dalam kerangka konseptual pemeriksaan tentang kemandirian BPK, pemeriksaan LKPD harus mengintegrasikan proses pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu pemeriksaan juga harus mengintegrasikan ketersediaan SDM, anggaran dan sarana pendukung lainnya.

Dalam sub sistem SDM, BPK telah menerbitkan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) sesuai dengan Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015. PMP diharapkan dapat memberikan arahan bagi para pelaksana audit agar pemeriksaan dapat dilaksanakan sesuai dengan SPKN sehingga bisa menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilengkapi dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM).

Selain itu BPK juga telah menerbitkan Pedoman Manajemen Penunjang Pemeriksaan (PMPP) sesuai dengan keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/5/2016. PMPP digunakan sebagai acuan oleh BPK dan pelaksananya dalam mengelola penunjang pemeriksaan dan bertujuan untuk memastikan pengelolaan kewenangan BPK yang terkait dengan proses penunjang pemeriksaan telah dirancang, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan secara efektif pada setiap tahapan pelaksanaannya.

Sebagai acuan proses pemeriksaan LKPD, BPK telah menerbitkan Panduan Pemeriksaan LKPD (PPLKPD) berdasarkan keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016 tanggal 3 Maret 2016. Dengan adanya Panduan Pemeriksaan LKPD ini, para pemeriksa diharapkan dapat:

  1. melaksanakan prosedur pemeriksaan yang diperlukan dalam pemeriksaan LKPD dengan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko (Risk Based Audit Approach) secara memadai; dan
  2. memiliki persamaaan cara pandang dan persepsi terkait permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan LKPD, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pemeriksaan atas LKPD.

Selain itu BPK juga diberikan amanah untuk memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) yang dikeluarkan kepada Pemda. Hal ini sesuai amanat dari pasal 20 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

  1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam dalam laporan hasil pemeriksaan.
  2. Pejabat wajib memeberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan ke BPK selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Secara lebih rinci tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1/K/I-XIII.2/3/2012 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, rekomendasi BPK harus tuntas di tindak lanjuti oleh auditee maksimal 152 hari semenjak hasil pemeriksaan dikeluarkan, jika dalam jangka waktu 152 hari tersebut belum atau tidak ditindak lanjuti maka BPK wajib menyampaikan temuan dan rekomendasinya kepada pihak yang berwenang atau apparat penegak hokum (APH).

Selanjutnya BPK menelaah jawaban pejabat paling lambat satu bulan setelah jawaban diterima dari pejabat. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
  2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
  3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
  4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Untuk memantau tindak lanjut lebih efektif dan efisien, BPK telah mengembangkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) yang merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa.Tujuan dari dikembangkannya SIPTL adalah:

  1. Menghasilkan Laporan Pemantauan TLRHP BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberitahukan kepada lembaga perwakilan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester secara mutakhir dan akurat.
  2. Memberikan keseragaman dan/atau standardisasi pemantauan TLRHP sesuai dengan juknis yang berlaku.
  3. Mempersingkat waktu proses karena dilakukan secara real time sehingga meminimalkan waktu tatap muka dengan entitas.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan LKPD sampai dengan tahun anggaran 2015 yang dipublikasikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) 2016 BPK.

Terdapat perkembangan yang signifikan dari pemeriksaan keuangan tahun ini dibandingkan dengan tahun – tahun lalu dalam bentuk semakin banyaknya Pemda yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Tahun 2007 hanya empat Pemda yang memperoleh WTP atau 0,86% dari total 464 entitas.

Namun dalam kurun waktu delapan tahun di tahun 2015 ada 312 Pemda yang memperoleh WTP atau 58% dari total 533 entitas.

Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Kriteria pemberian opini adalah (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI).

Menurut Buletin Teknis 01 SPKN[1], hasil pemeriksaan keuangan adalah opini terhadap laporan keuangan yang terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberi pendapat (TMP). WTP diberikan apabila bukti pemeriksaan cukup memadai, LK disajikan lengkap dan sesuai SAP serta tidak terdapat situasi yang membuat pemeriksa memodifikasi opini. Dalam sektor swasta, untuk mendapatkan opini WTP (unqualified opinion) menurut Elder et. al. (2010:48)[2] harus memenuhi lima kondisi yang terdiri dari:

  1. Seluruh laporan – neraca, laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas tersaji secara lengkap
    Ketiga standar umum pemeriksaan telah dipenuhi dalam proses pemeriksaan
  2. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga dapat dipastikan kerja lapangan telah ditaati.
  3. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan yang mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan.
  4. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan.

Banyak faktor yang dipertimbangkan BPK dalam melaksanakan audit LKPD yang dapat mempengaruhi diperolehnya opini non WTP pada LKPD.

Faktor – faktor tersebut di antaranya adalah tidak adanya keyakinan auditor atas kewajaran saldo akun-akun yang ada di LKPD. Data yang diperoleh dari LKPD 2015 yang dituangkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 menunjukkan bahwa penyebab tidak diberikannya opini WTP disebabkan oleh pengecualian akun-akun pada entitas pemeriksaan yang secara lengkap dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Berdasarkan grafik diatas, pengeculian akun terbanyak adalah akun aset tetap yang mengambil proporsi 30% dari total pengecualian LKPD. Sedangkan akun beban LO dan belanja serta kas menempati urutan kedua dengan proporsi pada kisaran 10% sampai dengan 12%.

Selain itu dalam memberikan opini, auditor juga mempertimbangkan faktor selain akun seperti penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan banyaknya rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi pemeriksaan merupakan satu kesatuan dengan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 1 angka 12 Undang – Undang 15 tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

BPK telah mengeluarkan sebanyak 116.057 rekomendasi dengan nilai Rp15,49 triliun pada kurun waktu 2005 – 2009 dan 184.572 rekomendasi setara nilai Rp19,88 triliun pada periode 2010 – 2014. Berdasarkan pemantauan TLRHP yang dilakukan, pada periode 2005 – 2009 telah tercapai 47,2% tindak lanjut yang sudah sesuai dengan rekomendasi BPK dengan nilai Rp7,31triliun atau setara 80,1% dari total rekomendasi sebanyak 92.989 rekomendasi. Untuk periode 2010 – 2014 telah tercapai sebanyak 31,8% dengan nilai Rp6,32 trilun atau 66,2% dari total rekomendasi sebanyak 122.176 rekomendasi tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi BPK.

Dalam tahapan keempat berupa Enhancing Economy, Efficiency, Ethics, Equity and Effectiveness, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai tingkat keekonomisan, efisiensi dan efektifitas. Konsep value for money sangat erat kaitannya dengan pemeriksaan kinerja.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja di tahun 2015 yang dikelompokkan sesuai dengan dimensi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, meliputi ikhtisar hasil pemeriksaan terkait dengan (1) Ketahanan pangan, (2) Kemaritiman dan kelautan, (3) Pemerataan pembangunan, dan (4) Tata kelola dan reformasi birokrasi.

Dalam tahapan kelima Increasing Insight, BPK telah melaksanakan reformasi birokrasi dan penyempurnaan – penyempurnaan ketentuan dan regulasi dalam rangka melaksanakan visi dan misi BPK. Seperti telah diuraikan diatas, BPK telah menyempurnakan SPKN, PMP, PMPP dan juklak – juklak yang menyangkut pemeriksaan.

Sedangkan dalam tahap akhir kedewasaan lembaga pemeriksa Facilitating Foresight, BPK telah melaksanakan amanah berdasarkan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya. Pendapat yang diberikan BPK termasuk perbaikan di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, pinjaman pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu BPK telah mengeluarkan pendapat menyangkut penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Pemda. Pendapat BPK tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Belum ada strategi komprehensif dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual
  2. Ketidakjelasan kebijakan mengenai penyajian kembali laporan keuangan 2014 berbasis akrual
  3. Ketidaksiapan SDM dan sistem aplikasi untuk mendukung penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual
  4. Belum lengkapnya regulasi yang digunakan pemerintah dalam penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual
  5. Belum dilaksanakannya penilaian mandiri atas pengendalian (control self assessment/ CSA) sebagai strategi penguatan instrumen pengendalian intern dalam pelaporan keuangan

Dari pembahasan diatas terlihat bahwa BPK berupaya terus untuk menjaga kualitas hasil pemeriksaan dengan menyempurnakan standar, pedoman serta petunjuk pelaksanaan dalam pemeriksaan LKPD. BPK telah mengintegrasikan seluruh sub sistem audit menjadi menjadi sistem audit secara keseluruahn.

Integrasi tersebut mulai dari integrase peraturan, standar, pedoman dan juknis dalam pemeriksaan hingga pengintegrasian proses audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Selain itu BPK juga terus memperbarui data – data yang dimiliki agar diketahui perkembangan terkini yang terjadi di LKPD. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.

[1] Buletin Teknis (Bultek) 01 SPKN paragraf 13

[2] Elder, Rendal J., Beasley, Mark S., Arens, Alvin A., Auditing and Assurance Services An Integrated Approach., Thirteen Edition., 2010., Pearson

Oleh : Wakil Ketua BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

Sumber : keuangan.co

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru