oleh

Soal Adanya Anggota DPRD Yang Diperas, KJN : Tidak Ada Bantuan Hukum Bagi Oknum Wartawan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Direktur Eksekutif Kajian Jurnalis Nasional (KJN) D. Roy Wijaya menegaskan terkait adanya salah satu Anggota DPRD yang diperas oleh oknum wartawan itu harus diproses untuk dijadikan pembelajaran.

Hal itu terkait dengan adanya Kasus salah satu anggota DPRD di Kota Tangerang g yang ditekan dan dimintai sejumlah uang yang dilakukan oleh oknum wartawan yang akhirnya sampai Pihak Polres Kota Tangerang Turun Tangan.

Dimana kejadian itu bermula saat adanya pesan WhatsApp yang diterima Anggota DPRD Lewat Nomor yang tidak dikenalnya pada senin (05/06) kemarin, sekitar pukul 02.19 WIB.

Saat dimintai keterangan soal kejadian tersebut, Menurut Roy, oknum wartawan itu benar atau tidaknya bekerja di perusahaan media. Namun yang namanya pemerasan itu tetap melanggar kode etik jurnalistik dan juga melanggar undang-undang. “Oknum wartawan yang memeras itu kan tindakan kriminal. Tindakan kriminal harus diproses secara tegas,” ungkap Direktur Rumah Media Center ini.

Pihak KJN menyayangkan adanya perbuatan oknum wartawan tersebut, yang mencoreng citra baik jurnalis lain yang melakukan tugasnya sesuai dengan kaidah jurnalistik baik secara kode etik maupun Undang-Undang Pers.

Dalam hal ini kita serahkan penyelesaian kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Apabila terbukti, maka oknum tersebut tetap harus diberikan hukuman. “Tidak ada bantuan hukum yang akan diterima oknum tersebut jika identitasnya tidak jelas. Karena dianggap sama dengan pemeras lainnya. Apalagi Tindakan dia juga merusak nama baik wartawan,”  jelasnya.

Untuk itu KJN meminta seluruh wartawan untuk benar-benar berpedoman pada kode etik jurnalistik dan UU Pers nomor 40 tahun 1999, sehingga tidak adanya lagi kasus yang mencoreng nama baik pekerja media lain. Harus di akui aksi pemerasan oleh orang-orang yang mengaku wartawan menjadi hantu tersendiri bagi pejabat di daerah.

Baca juga :  Team Vipers Polsek kedu Tangkap Pelaku Pencuri Motor kerap beraksi di Tangerang Raya

Terkait itu, KJN meminta pejabat publik dan masyarakat tidak menanggapi wartawan Tampa identitas yang jelas atau palsu yang kerjanya hanya untuk menakut-nakuti masyarakat serta melakukan praktik pemerasan untuk mengeruk kepentingan pribadi.

“Wartawan yang notabanenya seperti diatas itu tak usah diapresiasi dan diberi ruang karena tidak penting-penting amat. Mereka yang melakukan praktik seperti itu jelas melanggar hukum,” tandas Direktur Kajian Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) ini.

Menurut dia profesi wartawan itu mulia, harus dijalankan dengan mengikuti aturan hukum dan kode etik. Artinya tidak melulu aturan hukum saja, ada rambu-rambu etika yang harus dipatuhi bagi yang menjalankan profesi ini. “Jadi bukan wartawan namanya yang menciderai profesi, ini menjadi salah satu tanggung jawab organisasi wartawan untuk menertibkannya, tempat selama ini berlindung” lanjut dia.

Ia menyampaikan organisasi wartawan memiliki tanggung jawab memperhatikan dan melindungi anggota dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik. “Tujuannya untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik tadi, dan yang tidak kalah penting adalah menjaga profesi ini dari pihak lain yang mengganggu kehormatan profesi wartawan itu dengan melakukan counter attack,” ujarnya.

KJN mengimbau pejabat publik dan masyarakat selektif dalam merespons permintaan informasi dari orang-orang yang mengaku-aku sebagai wartawan. Harus selektif, jangan mudah percaya pada orang-orang yang mengaku wartawan. Orang-orang bekerja profesional pasti akan menunjukkan identitasnya, dan memperkenalkan diri dengan santun,” kata dia.

Ia menambahkan untuk Wartawan yang meminta informasi kepada badan publik setidaknya harus diuoayakan bertatap muka kalau memang kondisinya tidak memungkinkan bisa lewat telepon dan Legalitas Wartawan juga harus jelas.

“Kalau sudah memenuhi persyaratan itu, dan mereka juga profesional, silakan dilayani. Sementara kalau tidak jelas legalitasnya, tidak usah dilayani,” lanjutnya.

Baca juga :  Olahan Limbah Beracun Akan Menjadi Energi Listrik

Menyikapi perilaku wartawan tanpa identitas yang marak belakang ini, ia meminta agar tidak meresponsnya.”Kalau ada yang mengaku-ngaku wartawan, dengan mengancam, memeras, dan pertanyaannya tidak jelas ujung pangkalnya tidak usah direspons,” katanya.

Dewan Pers, lanjutnya, sudah menyampaikan imbauan bahwa pejabat publik berhak menanyakan kepada wartawan identitas wartawan, apakah sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan, atau medianya sudah berbadan hukum, dan terdaftar di Dewan Pers. “Kalau tidak memenuhi syarat itu narasumber berhak menolaknya,” pungkasnya. (Deni, Red/Group Kicau).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru