oleh

PKL Tangsel Dianggap Masalah, Ini Tanggapan Ketua APKLI Pusat

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Seperti dua sisi mata uang, posisi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota Tangerang Selatan, masih dianggap ambivalen oleh pemerintah. Disatu sisi Pedagang Kaki Lima ini sebagai masalah, namun disisi lain juga disebut sebagai peningkat perekonomian.

Tapi meskipun begitu, kita harus sama-sama membenahi, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20, Pedagang Kaki Lima di kota Tangerang Selatan masuk pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, dalam wilayah Permodalan.

Hal ini dikatakan Dahlia Nadeak, Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM kota Tangerang Selatan, Jumat (02/07) dalam sambutannya diacara bedah buku “Revolusi Kaki Lima” yang digelar APKLI kota Tangsel.

Diskusi Bedah Buku. Revolusi Kaki Lima.

“Tetapi itu pun sudah menjadi tugas kita agar bisa membina ekonomi mikro, sebagaimana pesan UU harus kita bina harus kita tata, harus kita sikapi lebih baik. agar pembinaannya dan penataannya tidak menjadi masalah.” kata Dahlia.

Kepada KICAUNEWS.com, Dahlia menjelaskan hasil sensus tahun 2015, pelaku Usaha Mikro Kecil di Tangerang Selatan berjumlah 26.825 ribu orang. Dia (Dahlia) berharap dengan adanya diskusi bedah buku ini dapat memberikan solusi bagi pelaku usaha kecil di Tangerang Selatan.

“Untuk tahun 2015-2016, kami belum ada data, tapi kita akan update nanti, saya saat ini masib pake data hasil sensus tahun 2015-2016, pelaku usaha mikro kecil di Tangsel ada 26.825, kurang lebih 26.000-an lah,” kata Dahlia, kepada KICAUNEWS.com

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP APKLI, Dr. Ali Mahsum berharap acara bedah buku “Revolusi Kaki Lima” yang digelar APKLI kota Tangerang Selatan, bukan hanya sebatas seremonial. Ali berharap Pemerintah kota Tangerang Selatan, khususnya pemerintah di kabupaten/kota Provinsi Banten segera Tobat, dan segera membuat Perda tentang penataan PKL di Tangerang Selatan.

Baca juga :  Polres Tangsel Gelar Operasi Gabungan Jelang Perayaan Idul Fitri

“Jangan hanya menuduh PKL tidak tertib hari ini yang tidak tertib itu pemerintah, Perpres 125 Tahun 2015 itu perintah Undang-Undang yang wajib dilakukan dan dilaksanakan agar semua perangkat tata kelola bangsa ini dari pusat sampai daerah, sampai hari ini tidak ada dua puluh atau kurang dari lima persen yang sudah menerbitkan Perda.” kata Ali Mahsum saat dimintai keterangan oleh KICAUNEWS.com.

Selain itu, Ali juga mendesak Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, agar segera mewujudkan visi ekonomi kerakyatan, Dia meminta agar Airin tidak menjadikan Ekonomi Kerakyatan hanya sebatas Jargon, dan dijual saat kampanye saja.

“Saya selaku ketua umum nendesak kepada Bu Airin jangan hanya Jargon berpihak pada ekonomi Rakyat. Hanya sekedar ingin mendapatkan suara saat menjadi Walikota, Tapi Buktikan.” kata Ali (mendesak).

Bukti yang nyata, tambah Ali, bukan hanya sekedar Program, tak ada gunanya Akademi Bambu Nusantara (ABN) diinjek oleh Dinkop, di injek oleh APBD Miliaran, tapi kalau tidak ada kepastian hukum berupa Peraturan Daerah untuk Pedagang Kaki Lima.

Diketahui, pada Tahun 2013, APKLI kota Tangsel telah mendorong Perda Penataan PKL, dan Tahun 2014 tepatnya tanggal (10/08) Perda Penataan PKL ditetapkan dan disahkan disidang Paripurna, saat ini kota Tangerang Selatan sudah memiliki Perda tentang Penataan PKL, sebagaimana cantum dalam Perda no 8 Tahun 2014, namun dalam perjalanannya, Perda tersebut mandul dan jalan ditempat.

Sebagaimana dijelaskan Ketua Umum APKLI kota Tangerang Selatan, Desman Arianto, “Sejauh ini, APKLI kota Tangerang Selatan, melihat masih jauh juga dari aplikasinya, dari setiap SKPD yang ada, masih jauh dari kata penataan.” jelas Desman.

Sebagaimana diketahui, dalam nomenklatur SKPD di Tangerang Selatan, nama PKL disebut sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil. Untuk kategorinya Pelaku Usaha Mikro kecil dari segi permodalannya berkisar dari 500.000, sampai 5.000.000 rupiah, sementara untuk pelaku Usaha Mikro Menengah berkisar pada 50.000.000 sampai 500.000.000 rupiah.

Baca juga :  Polisi Tangkap Empat Pelaku Pencuri Motor yang Kerap Beraksi di Sore Hari

“Itu bukan hanya PKL, kami tidak menyebut PKL tapi di Tangsel itu ada Usaha Mikro Kecil, Pedagang Kaki Lima itu di Tangsel dianggap sebagai Usaha Mikro Kecil,” jelas Sekertaris Dinas Koperasi dan UKM kota Tangerang Selatan, Dahlia Nadeak. (Red- Haji Merah/KICAUNEWS.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru