oleh

Wakil Ketua BPK Tegaskan 3 Pilar Dalam Sistem Pemeriksaan

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berbenah dan menegaskan kembali tingkat profesional Auditor dalam memberikan WTP kepada seluruh Instansi atau lembaga pemerintah serta kementerian.

Dirinya menegaskan kepada seluruh auditor BPK, bahwa tidak akan ada toleransi atas aksi transaksional. Sehingga komunikasi antara auditor BPK dengan lembaga atau kementerian yang terperiksa laporan keuangannya akan dibatasi.

“Dari awal memang sudah kita ingatkan bahwa tidak ada hal-hal yang transaksional,” tegasnya.

Oleh karena itu, Wakil Ketua BPK RI kembali menjelaskan ada 3 pilar yang akan ditegakan oleh BPK, yakni sistem pemeriksaan, sumber daya manusianya dan menjaga komunikasi dengan lingkungan eksternalnya.

“Audit BPK itu yang dilihat itu adalah kewajaran penyajian berdasarkan standar akutansi. Kemudian ada melihat sistem pengendalian internal, ini seharusnya inspektorat itu membantu yang positif dan bukan seperti ini, ketiga adalah kepatuhan,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan mendalam proses pemeriksaan laporan keuangan dalam bentuk akun-akun laporan. Bahrullah mengakui bahwa selama ini BPK tidak bisa secara langsung memeriksa proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga.

“Tetapi ini akan menjadi pembelajaran kita kedepan. Nanti kita akan melihat proses suatu perencanaan dan penyusunan satuan harga sehingga bisa dari jauh hari bisa kita lakukan penilaian,” tambahnya. 

Ke depan, BPK berjanji akan melakukan pembenahan diri setelah salah satu auditornya tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap dari pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru