oleh

Ini 12 Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK RI

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Berbagai pemberitaan bernada negatif tertuju pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum auditor oleh KPK pada Jumat (26/5/2017). OTT itu pun segera dikaitkan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun anggaran 2016.

Ibarat pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Akibat ulah oknum auditor tersebut, marwah kelembagaan BPK RI pun tercoreng. Selama ini masyarakat mengenal BPK sebagai lembaga yang profesional dan kredibel dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai auditor negara.

Berikut redaksi sajikan 12 manfaat manfaat hasil BPK bagi para pemangku kepentingan yang selama ini dijalankan oleh BPK RI:

  1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LHP merupakan hasil pemeriksaan BPK berdasarkan pelaksanaanmandat tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. LHP BPK meliputi LHP atas laporan keuangan, LHP kinerja, dan LHP dengan tujuan tertentu termasuk dhi. LHP investigatif. LHP BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. LHP yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan terbuka untuk umum, kecuali LHP investigatif.
  2. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) IHPS merupakan hasil BPK yang menggambarkan ringkasan menyeluruh hasil pemeriksaan BPK dalam satu semester serta hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penyelesaian kerugian negara dan temuan yang mengandung unsur pidana. IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan maupun presiden/ gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
  3. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Hasil pemantauan TLHP merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Hasil pemantauan TLHP disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.. Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah merupakan hasil BPK yang menggambarkan kondisi/status penyelesaian kerugian negara/daerah baik yang dilakukan oleh pegawai negeri bendahara dan bukan bendahara serta pihak lain.
  4. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.
  5. Hasil Pemantauan Penyelesaian Temuan Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana Temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang. Penyelesaian temuan pemeriksaan tersebut oleh instansi yang berwenang dipantau oleh BPK. Hasil pemantauan tersebut disampaikan BPK dalam IHPS kepada lembaga perwakilan dan presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya.
  6. Hasil Penghitungan Kerugian Negara BPK berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Hasil penghitungan kerugian negara disampaikan oleh BPK kepada instansi yang berwenang dhi. aparat penegak hukum untuk proses penegakan hukum.
  7. Pendapat Pendapat merupakan hasil BPK yang diterbitkan dengan mengacu pada Pasal 11 huruf a UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan usaha milik daerah, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya.
  8. Keterangan Ahli Dalam upaya penegakan hukum terkait unsur pidana dan kerugian negara, BPK bersinergi  dengan aparat penegak hukum. Selain adanya keharusan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan yang berindikasi pidana kepada instansi penegak hukum (IPH) sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan Pasal 11 huruf c UU No. 15 Tahun 2006 BPK juga dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
  9. Pertimbangan atas Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Pemberian pertimbangan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Pasal 11 huruf b yang menyatakan bahwa BPK dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.
  10. Pertimbangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Hasil BPK ini diterbitkan berlandaskan pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU No. 15 Tahun 2006. Pada kedua ketentuan tersebut BPK diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan terhadap SAP sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
  11. Konsultasi terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  (SPIP) Pasal 9 ayat (1) huruf j UU No. 15 Tahun 2006, menyatakan bahwa BPK dapat memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
  12. Hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik Hasil evaluasi BPK atas pelaksanaan pemeriksaan akuntan publik ini merupakan tugas BPK sesuai Pasal 3 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004 dan Pasal 6 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada lembaga perwakilan, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
Baca juga :  Himbauan Pencegahan Virus Corona Sasar Kampung Terpencil

Sumber : monitor.co.id

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru