oleh

Pimpinan BPK : Ini Evaluasi dan Pelajaran Untuk Lebih Baik

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemberitan WTP di Kemendes PDTT pada Jumat (26/5) kemarin menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Moermahadi Soerja Djanegara angkat bicara soal kasus suap yang melibatkan anak buahnya. “BPK mendukung penegakan hukum terhadap pegawai kami yang sedang diproses oleh KPK dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan),” tegas Moermahadi, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5).

Moermahadi melanjutkan, BPK akan mengikut segala proses hukum yang berjalan dengan seksama. Menurutnya hal itu diperlukan untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan audtior yang bersangkutan. Tidak hanya itu, BPK juga berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Moermahadi mengatakan, pihaknya akan menjadikan proses pembelajaran yang berharga. Lanjutnya, hal itu untuk menjaga kredibilits lembaga dan tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

Di samping itu, BPK sudah punya sistem penegakan hukum internal melalui majelis kehormatan kode etik. Keberadaan kode etik menurut Moermahadi telah terbukti efektif untuk menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai maupun pimpinan BPK. Hanya saja sistem tidak bisa memastikan atau memantau setiap individu di BPK.

Senada Dengan Ketua BPK, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar menambahkan, Ini sebagai Pembelajaran BPK untuk lebih menegakkan profesionalisme agar tidak menjual opini karena BPK sudah prosedur yang ketat dan Audit itu system yang berjalan.

Bahrullah Akbar juga menjelaskan bahwa selama setahun BPK dapat melakukan audit terhadap 540 kementerian atau lembaga. “Karenanya, kejadian yang menimpa auditor BPK tersebut dapat menjadi pelajaran bagi BPK selanjutnya untuk lebih baik dan lebih professional,” Ujarnya.

Baca juga :  Dari Puncak Peringatan Hari Peringatan Lingkungan Hidup se Dunia Di Kota Bogor

Seperti diketahui, Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan empat orang tersangka dari tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan. Mereka adalah Inpektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito, Auditor BPK Ali Sadli, pegawai eselon satu BPK Rohmadi Sapto Giri dan pegawai eseleon tiga Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

Sebagai pemberi suap, Sugito dan Jarot disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nokor  31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 kesatu  KUHP.

Dan sebagai penerima, Ali dan Rohmadi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nokor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi   jo Pasal 64 juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.(Red)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru