oleh

Menteri Luhut : Disini Tidak Ada Jual beli WTP

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan turut mengomentari kabar jual-beli opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan kementerian yang terungkap dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat pekan lalu. Ia mengklaim, di kementeriannya tidak ada jual beli opini tersebut.

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kepada kementeriannya sudah sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP). Keyakinan itu muncul setelah bertemu dengan Anggota IV BPK Rizal Djalil dalam agenda penyerahan langsung  Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) tahun 2016 di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman.

“Tadi saya tanya ke Pak Rizal, tidak seperti itu (ada kegiatan jual beli WTP),” kata Luhut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta (29/5).

Menurut dia, postur anggaran di kementeriannya masih tergolong tidak besar dibandingkan yang lainnya. Dengan begitu, pejabat di lingkungan kementeriannya  dapat mengelola keuangan secara transparan.  

Hal ini berbeda dengan keuangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini tersangkut suap mengenai opini WTP. “Memang di Kemendes itu agak sulit permasalahannya karena langsung ke bawah, jadi pengontrol memang perlu banyak,” kata dia.

Di tempat yang sama, Anggota IV BPK Rizal Djalil juga menyerahkan penilaian laporan keuangan 2016 untuk masing-masing Kementerian Koordinator Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam laporan tersebut, Kementerian ESDM memperoleh opini WTP. Sementara KKP memperoleh status opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer.

Rizal mengatakan, salah satu hal yang membuat KKP memperoleh opini disclaimer adalah laporan pengadaan kapal dari KKP. Dalam catatannya, sebanyak 467 unit kapal berada di lokasi galangan. Dari jumlah itu, 391 unit tanpa berita acara penitipan.

Atas dasar itu, BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup nilai tersebut di atas 31 Desember 2016. “Hasilnya memang signifikan ada masalah inilah yang perlu dibenahi kita siap mendorong perubahan itu,” kata Rizal.

(katadata.co.id)

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru