oleh

Pelaku Usaha di Tangsel Masih Buta Izin, Disperindag : Pengusaha Harus Lapor

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Meskipun yang menjadi penopang perekonomian di kota Tangerang Selatan adalah sektor perdagangan dan jasa, namun sektor industri juga tidak bisa dilepaskan peranannya. Sebab faktanya di kota Tangerang Selatan, tidak sedikit Industri Kecil Menengah (IKM) yang juga ikut menyumbangkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 13 persen.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Industri Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tangerang Selatan, Ferry Payakun, Selasa (23/05) saat dimintai keterangan wartawan kicaunews.com diacara Bimbingan Teknis Informasi Industri di Hotel Palanaya, BSD Serpong Tangerang Selatan.

“Kota tangerang selatan ini bukan kota industri tapi kota perdagangan dan jasa, tetapi faktanya di Tangsel terdapat Industri kecil dan menengah, yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tangsel sebanyak 13 persen, dari jumlah keseluruhan sebanyak 7,25 persen.” kata Ferry Payakun.

Kepada wartawan kicaunews.com, Ferry memjelaskan, pelaku usaha dari Industri kecil dan menengah di Tangerang Selatan, harus membuat laporan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar nantinya bisa dibina dan diarahkan.

Pelaporan tersebut, jelas Ferry. Sebagai upaya kepatuhan untuk Industri kecil dan menengah, ini penting untuk dilakukan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa memotret sejauh mana perkembangan Industri di kota Tangerang Selatan.

“Industri kecil harus membuat laporan informasi, Pertahunnya dari Januari sampai desember, begitu juga industri menengah harus membuat laporan,” jelas Ferry usai memberikan materi pengarahan usaha diacara, Bimbingan Teknis Informasi Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tangerang Selatan.

Dok. Istimewa, Red. Kicaunews.com

Pelaporan tersebut, lanjut Ferry sebagai upaya kepatuhan pelaku Industri kepada pemerintah di Tangerang Selatan, terutama dalam aspek produksi.

“Untuk kepatuhan industri menengah di Tangsel dalam aspek produksinya harus jelas penggunaan tenanga kerjannya harus jelas, pemasarannya harus jelas,  bahan bakunya jelas bagi industri, agar pemerintah bisa memotret,” lanjut Ferry.

Baca juga :  Soal Pemukiman Kumuh, Begini Komentar DPRD Tangsel

Senada dengan Ferry, salah satu peserta Bimtek Informasi Industri, Yunita Ekawati (47) tahun menjelaskan, pemaparan yang diberikan sangat mendalam, mengenai Industri, namun pemaparan yang diberikan pada bimtek saat ini, berbeda dengan yang sebelumnya.

“Sebelumnya sekitar dua tahun yang lalu saya ikut juga kegiatan ini tapi tentang perizinan, cuma bedanya hari ini lebih dalam. Karena ada pelaporan, industri haru melapor, yasudah saya ikut kegiatan ini, ya itu sudah terjawab, karena ini pembahasannya lebih mendalam.” jelas Yunita,

Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memproduksi Fasion ini juga berharap, kedepannya Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Tangerang Selatan bisa terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, sebab saat ini pelaku usaha masih belum mengetahui, mengenai mekanisme pelaporannya.

“Ibu (Peserta) mengusulkan untuk pengisian formulir bagi pelaku usaha baik yang sudah berizin maupun tak berizin untuk dilakukan secara online. Jadi sekarang kan udah zaman digital, jadi nanti tidak ada lagi alasan buat kita untuk terlambat melaporkan.” ujar Yunita Ekawati, saat dimintai tanggapannya.

Peserta Bimtek, Coffe Break/ Makan Siang. Red. Kicaunews.com

Kedepan lanjut Yunita, peningkatan teknologi dalam melakukan sosialisasi harus ditingkatkan lagi, agar mempermudah pelaporan pelaku usaha, dan sosialisasi pun harus sering dilakukan oleh Dinas Perindustian dan Perdagangan.

“Yang saya usulkan tadi kepada bapak, agar teknologinya ditingkatkan lagi, agar mempermudah melaporkan lagi. Karena ada sangsi jika tidak melaporkan, sementara banyak yang gak ngerti, jadi harus banyak sosialisasi kepada para pelaku usaha, yang mungkin belum mendengar, atau yang sudah mendengar yang belum mengetahui proses prosesnya termasuk prosedurnya.” lanjit Yunit.

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang perindustrian telah diatur, bahwa pengawasan dan pengolaan Industri harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah, tak hanya itu, dalam Peraturan Menteri (Permen) Industri No 41 tahun 2008, juga diatur.  (Red- Haji Merah/Kicaunews.com).

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru