oleh

DPP IMM : Penghapusan Pasal Penodaan Agama Itu Keliru

MEDAN, KICAUNEWS.COM – Upaya penghapusan tindak pidana penodaan agama dalam Peraturan perundang-undangan merupakan langkah keliru, sebagai negara berdaulat, Indonesia berhak mengatur segala urusan di dalam negerinya.

Demikian disampaikan Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Fitrah Bukhari, Selasa (23/05) dalam keterangan tertulisnya sebagaimana diterima redaksi kicaunews.com.

“Tak ada yang berhak mencampuri urusan dalam negeri, sebagai negara demokratis, Indonesia menyediakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi.” kata Fitrah Bukhari dalam keterangan tertulisnya.

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tambah Fitrah, sejauh ini, telah menyepakati pasal penodaan agama harus tetap dipertahankan dalam regulasi positif di Indonesia.

“Pada tahun 2010 dan 2012 Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan pasal penodaan agama tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga setiap pihak wajib menjalankannya,” tambah Fitrah.

Fitrah menilai, tindakan penodaan agama saat ini kembali mencuat, sehingga perlu regulasi yang tegas untuk mengatur tindak pidana tersebut. “Jika tidak diatur dengan tegas, maka banyak pelaku yang semena-mena menodai agama dan melukai hati umat beragama di Indonesia.” ujar, Fitrah.

Selain itu lanjut Fitrah, dalam rumusan maqasid al syariah, terdapat kewajiban untuk melindungi agama yang harus menjadi dasar dibentuknya sebuah peraturan, justru dengan adanya pasal penodaan agama tersebut bisa melindungi agama yang saat ini menjadi salah satu unsur kepercayaan masyarakat.

“Pemerintah tidak boleh membiarkan agama di Indonesia dinodai atau dihinda, Karena Negara Republik Indonesia merupakan negara yang religius, sehingga jika salah satu agama dinodai di Indonesia terdapat dasar hukum untuk menghukumnya” lanjut, Fitrah.

Fitrah menegaskan, jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur masalah penodaan agama, maka masyarakat di negara ini akan chaos dan hal ini tidak bisa dibiarkan.

Baca juga :  Koordinator Forum KI Indonesia: SKPD Bisa Contoh Ansor

“Jika tidak terdapat UU yang mengatur hal tersebut, maka dapat mengakibatkan chaos di masyarakat, hal ini tentu tidak boleh kita biarkan terjadi sebab dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan yang akan berimbas pada terganggunya pembangunan ekonomi yang sedang diusahakan pemerintah” jelas Fitrah.

Sebagaimana diketahui, Perserikatan Bangsa-bangsa telah merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia, agar pasal penodaan agama dihapus. Sampai berita ini diturunkan, belum ada komentar dan tanggapan dari Pengurus Perserikatan Bangsa-bangsa. (Red- Haji Merah/Kicaunews.com).

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru