banner 728x250

Apakah KASN Perlu Dibubarkan ?

  • Bagikan
KASN -RI
banner 468x60

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Rencana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang tertuang dalam Pasal 27-42 draf revisi UU No 5 tahun 2014 tentang ASN dimana dalam revisi tersebut menghapus pengaturan tugas, wewenang, dan kedudukan KASN. Tentu penghapusan KASN perlu ditinjau ulang.

banner 336x280

Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto dalam Seminar Nasional dengan mengususng ‘Revisi UU ASN, Sistem Merit, Promosi Terbuka dan Isu Jual Beli Jabatan’ di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, beberapa bulan lalu patut diapresiasi dan dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kesempatan tersebut, Yenny menguraikan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme saat ini menjadi persoalan serius. Fungsi pemberantasan korupsi menjadi tanggungjawab KPK, sedangkan fungsi pemberantasan Kolusi dan Nepotisme yang menjangkiti ASN sudah sepatutnya KASN perlu diperkuat dasar hukum UU serta perannya bukan malah makin diperlemah.

Bukan saja Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menolak terkait peleburan bahkan penghapusan KASN, Koalisi Reformasi Birokrasi Pun menolak wacana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). KASN dinilai masih efektif mengawasi kinerja aparatur sipil negara (ASN).

Sikap ini disampaikan koalisi yang terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otononi Daerah (KPPOD).

“Kita lebih melihat kearah penguatan KASN-nya di revisi kan jelas ada pembatasan wewenang dan kedudukan di UU Nomor 5 tahun 2014. Harapan kita bagaimana KASN agar tetap ada, jangan sampai pemerintah yang buat tapi pemerintah juga yang bubarkan,” ujar Sekretaris Nasional FITRA, Gunardi Ridwan di Cikini, Jakarta Pusat, pada bulan lalu.

Menurut Gunardi, KASN masih efektif untuk menjalankan tugasnya untuk menjaga netralitas pegawai ASN termasuk mengawasi praktik jual beli jabatan. Koalisi menilai lelang jabatan dapat menimbulkan kolusi dan nepotisme.

“Kolusi dan nepotisme ya berkaitan dengan tadi dengan adanya lelang jabatan bisa ada titipan dan bukan hanya uang tapi kepentingan politik didalamnya. Bisa jadi yang terpilih dalam lelang jabatan itu mempunyai kualitas dan kapasitas yang kurang bagus sehinhga merusak birokrasi dan pelayanan publik,” imbuh Gunardi.

Sementara itu peneliti KPPOD, Boedi Rheza mendorong agar revisi UU Nomor 5/2014 tentang ASN menggodok pangkal persoalan yang membuat kinerja KASN kurang optimal.

“Ini kan revisi undang-undang ASN semua hal mengenai aparatur sipil negara. Kami ingin mendorong bahwa KASN ini janganlah dilihat dari jangka pendek dua tahun dia tidak optimal, tidak seperti itu. Tapi lihat bagaimana dampak kemudian jika ini tidak ada,” ujarnya.

Perlu ditegaskan, Revisi UU ASN sudah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Selasa (24/1). Dimana Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan revisi UU itu tidak dimaksudkan untuk membubarkan KASN.

Wakil Ketua DPR RI menegaskan, Saya juga sampaikan kepada beliau (Ketua KASN Sofian Effendi), saya kira sebagian besar anggota DPR dan fraksi yang menyetujui revisi UU ASN ini lebih kepada bagaimana kita memberikan satu saluran aspirasi dari masyarakat, terutama para pekerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg), Arif Wibowo mengatakan salah satu poin dari revisi UU ASN adalah tentang fungsi KASN.

“Banyak masukan informasi yang diberikan kepada Badan Legislasi yang menginisiasi perubahan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana salah satu lembaga yang dikritik dalam pelaksanaan UU itu adalah KASN yang dinilai tidak efektif,” ujar Arif.

Arif menyatakan bahwa fungsi KASN adalah untuk mendorong berlangsungnya merit sistem serta pengawasan dan pengendalian kinerja birokrasi. Namun, menurutnya fungsi-fungsi tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan sikap untuk pembubaran KASN. Bahkan Revisi UU KASN terindikasi sarat politik yang menginginkan KASN Untuk dibubarkan. (Red)

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *