oleh

Meningkatnya Kasus Kekerasan Pada Anak, Ini Pernyataan P2TP2A Kota Tangsel

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Meningkatnya angka kekerasan seksual dan kekerasan pada anak, membuat kota Tangerang Selatan yang notabenennya disebut-sebut sebagai kota layak anak, semakin tercoreng dan semakin dipertanyakan. Pasalnya, Sepanjang dua tahun terakhir, Kota Tangerang Selatan terus dilanda kasus kekerasan pada anak dimana kekekrasan pada anak terus mengalami peningkatan.

Berita Terkait :

  1. Kasus Kekerasan Anak Terus Meningkat, Predikat KLA Tangsel Dipertanyakan 
  2. Dari 136 kasus Ada 95 Kasus Kekerasan Anak di Tangsel: Begini Tanggapan P2TP2A 
  3. 13 Bocah Dicabuli Satpam, Begini Respon Kapolres TangSel

Dimana Tahun 2016 secara keseluruhan kasus kekerasan pada anak berjumlah sebanyak 136 kasus dengan jumlah 92 kasus terjadi pada kekerasan anak, sementara pada tahun 2017, sebagaimana laporan yang diterima oleh P2TP2A kota Tangerang Selatan sebanyak 32 kasus dengan kualitas kasus kekerasan pada anak. Dalam upaya merespon hal itu, P2TP2A kota Tangerang Selatan, memiliki komitmen yang kuat untuk meretas kasus kekerasan pada anak yang setiap tahunnya meningkat.

menyikapi hal tersebut, saat dimintai keterangan kicaunews Ketua P2TP2A kota Tangerang Selatan, Herlina Mustika Sari menjelaskan, di kota Tangerang Selatan, lembaga-lembaga yang fokus menangani dan mencegah terjadinya kasus kekerasan pada anak sangat banyak.

“Di Tangsel ini ada yang namanya Pusat Pendidikan Keluarga (Puspanda) yang memang itu baru dibuat beberapa tahun lalu. Di tangsel ini cukup lengkap sekali pertama adanya Satuan Tugas (Satgas) Anak itu adanya di tingkat RW, kedua adanya Perlindungan Anak Terpadu, bentukan kementerian, itu baru dirilis tahun kemarin.” kata, Ketua P2TP2A kota Tangerang Selatan, Herlina Mustika Sari saat disambangi wartawan Kicaunews.com Jum’at (19/5/2017) dikantornya.

Sebagaimana komitmen Kementerian, tambah Herlina, saat ini di Provinsi Banten sudah ada dua lembaga yang dibentuk, diantara di kota Cilegon dan kota Tangerang Selatan.

“Untuk di Banten sudah ada dua, yaitu di Tangsel dan Cilegon. Tingkatnya ada Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat, baik Satgas Anak, PPT, PATBN ini adalah barisan terdepan masyarakat dalam mendeteksi, menanggapi dan mencegah kekerasan anak di masyarakat.” tambah Herlina kepada wartawan.

Baca juga :  Dir Lantas Polda Jabar Pimpin Rapat Persiapan Pengamanan Arus Balik Mudik Idul Adha 1441 H

Sebagai salah satu antisipasi agar anak tak menjadi sasaran predator anak, P2TP 2A kota Tangerang Selatan, sudah menghimbau kepada orang tua lebih hati-hati menjaga anak. “Misalnya kalau dulu anak anak usia 3 tahun, itu telanjang-telanjang kalau main, dan saat kita itu tidak boleh, sebagai antisipasi agar anak tidak menjadi sasaran predator anak.” ujar Herlina.

Selain itu, Herlina juga berharap dengan banyaknya laporan masyarakat, terkait kasus kekerasan anak, bisa diminimalisir kasus kekerasan pada anak yang seperti gunung es, selain itu dalam mekanisme pelaporannya pun itu gratis dan tidak di pungut biaya sepesar pun. “Jadi dalam pelaporan ke P2TP2A itu gratis baik dari konseling, penanganan rehabilitasi dan lainnya itu gratis.” tambah Herlina.

Sejauh ini, langkah P2TP2 kota Tangerang Selatan, lanjut Herlina, dalam mencegah adanya perilaku yang bersifat kekerasan seksual dan kekerasan pada anak, yaitu dengan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Yang sudah kita lakukan P2TP2A ini adalah sosialisasi, kepada kepala sekolah dan guru-guru Bimbingan Konseling (BP). Untuk ibu-ibunya kita juga mesosialisasikan adalag UU KDRT, selain itu kita juga melakukan sosialisasi dengan masyarakat Imigran.” lanjut Herlina.

Selain itu kepada wartawan, Herlina juga memaparkan, kasus kekerasan pada anak yang selama ini terjadi di Tangsel itu seperti gunung es, yang hanya terlihat ujungnya saja, padahal masih banyak kasus-kasus kekerasan yang belum terungkap.

“kasus kekerasan pada anak seperti gunung es, kita hanya melihat ujungnya aja, padahal di dalamnya besar, dan saat ini masih banyak kasus kekerasan pada anak yang tak terungkap.” paparnya.

Tantangan dan Ancaman

Tak hanya itu, kekerasan yang selama ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal, Herlina menjelaskan, pertama, kasus kekerasan pada anak dianggap sebagai aib keluarga, kedua, adanya ketakutan dari internal keluarga, sehingga kasus kasus itu dibiarkan.

Baca juga :  2000 Paket Sembako Grace Julian P Batubara Berikan Buat Warga Miskin Indramayu

“Sehingga berakibat pada meningkatnya kasus kekerasan pada anak, ketiga masyarakat ada rasa kebingungan, mau melaporkan hal ini (kekerasan) ke polisi takut masyarakat. Banyak hal yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan masalah kekerasan ini oleh orang tua.” jelas Herlina.

Selama ini, lanjut Herlina, kekerasan yang terjadi pada anak baik secara fisik, psikis maupun seksual, banyak terjadi dan itu sangat berbahaya dampaknya.

“Jadi tugas itulah yang harus kita selesaikan saat ini, kita ingin ada generasi terbaik untuk saat ini dan mendatang.” lanjut Herlina.

Untuk kasus kekerasan di Tangerang Selatan ini, tambah Herlina, pertama karena adanya ketidak nyamanan anak pada orang tua dan ketidak nyamanan anak di rumah, sehingga si anak ini lebih banyak mendengar nasihat dan masukan dari orang diluar rumah dari pada dengan nasihat orang tua di rumah.

“Kami meminta, bahwa kunci untuk mencegah kekerasan adalah keluarga, jadi salah satu faktor terjadinya kasus kekerasan pada anak ini adalah faktor asuh, faktornya ada di rumah, karena rumah itu adalah pagar anak sebelum dia keluar lepas dari rumah.” tambah Herlina.

Saat ini, masih tambah Herlina, kasus yang sedang ditangani oleh P2TP2A kota Tangerang Selatan, selama tahun 2017 ada 32 kasus kekerasan sebagaimana di terima P2TP2A kota Tangerang Selatan.

“Kasus yang kami terima tahun ini (2017) sebanyak 32 paling banyak kasus anak. Tahun kemarin 2016 ada 92 kasus kekesaran anak jadi setiap tahun meningkat, jenis kasusnya beragama, ada remaja yang membuang bayi.” tambah Herlina.

Selain itu, Herlina juga mengajak semua masyarakat dan pemerintah untuk bergandengan tangan untuk bisa mencegah kasus kekerasan pada anak, sebab pencegahan sangatlah penting untuk dilakukan.

Baca juga :  Sektor 22 Citarum Harum Sub 01, Bahu Membahu Bersihkan Sungai Citepus

“Kita harus bergandengan tangan, untuk bisa mencegah kekerasan pada anak, bergandengan tangan itu dari Masyarakat dan pemerintah.” ujar Herlina,

P2TP2A kota Tangerang Selatan, merasa optimis kasus kekerasan di Tangerang Selatan akan menurun dan bisa diretas jika semua elemen bergandengan tangan.

” Saya optimis jika semuanya bergandengan tangan kasus kekerasan pada anak ini akan menurun. Saya juga fesimis jika tidak adanya bergandengan tangan kekerasan pada anak akan mengalami peningkatan.” ujar Herlina.

Sebagaimana diketahui, masalah perlindungan anak, sudah menjadi prioritas negara, sejauh ini sudah ada Undang-Undang (UU) yang mengatur mengenai masalah kekerasan pada anak.

Berikut ini adalah UU Perlindungan Anak, Pasal 72 Tentang Peran Masyarakat, Dalam Perlindungan Anak. Kekerasan pada anak, merupakan ancaman yang paling berbahaya bahkan lebih dari bahayanya narkoba.

tidak hanya itu, Hal ini juga sesuai dengan pengaturan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) yang menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.

untuk Pasal yang Menjerat Pelaku Penganiayaan Anak ini diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35/2014 yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Sementara, sanksi bagi orang yang melanggar pasal di atas (pelaku kekerasan /peganiayaan) ditentukan dalam Pasal 80 UU 35/2014. (Red- Haji Merah/Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru