oleh

Terkait Izin Berbau Korupsi di Papua, GNPK-RI Papua Minta KPK Untuk Selidiki

JAYAPURA, KICAUNEWS.COM – Di Papua, saat awal pengurusan surat izin diduga terjadi indikasi suap oleh perusahan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat izin. Sedangkan analisis dampak lingkungan masih status bermasalah.

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jeckson Ikomouw, mendesak kepada pihak pemerintah harus sadar juga jelih untuk menerbitkan surat izin.

“Banyak kasus seperti itu , selalu merugikan rakyat dan negara yang berpotensi pada tipikor. Dalam persoalan  ini, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan secara detail di Provinsi Papua dan Papua Barat.” ujar Jeckson Ikomouw, (Mendesak).

Semua pihak, lanjut Jeckson, harus sadar bawah, negara kuat karena rakyat jika rakyat dirugikan sangat disayangkan eksistensi kesatuan negara kita.

“Pemerintah jangan jadi boneka kapitalis hingga melegalkan aturan untuk mengabaikan hak-hak rakyat juga menghalalkan suap menyuap untuk menerbitkan surat tanpa prosedur.” lanjut Jeckson.

Kami GNPKRI desak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segara turunkan tim ke Papua guna menyelidikan terkait legalitas sejumlah perusahan yang sedang operasi di bumi Cendrawasih.

Juga, kami siap surati kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi  sebagai bentuk desakan guna menyikapi sejumlah persoalan terkait terjadinya tipikor saat mengurus surat izin di pemerintah. (Red- Haji Merah/Kicaunews.com).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru