oleh

Soal Kasus Korupsi Mantan Dirut Jasindo, KPK : Kami Akan Panggil Saksi-saksi

JAKARTA, KICAUNEWS.COM — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Solihah, Selasa (16/5) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penunjukan dan pembayaran agen dalam lelang penutupan asuransi minyak dan gas pada 2009, serta jasa asuransi aset proyek pada 2012 di BP Migas yang menjerat mantan Dirut PT Jasindo, Budi Tjahjono sebagai tersangka.


“Solihah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTJ (Budi Tjahjono),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Pemeriksaan dilakukan lantaran Solihah diduga mengetahui kasus korupsi yang menjerat pendahulunya tersebut. Apalagi, saat korupsi ini terjadi, Solihah menjabat sebagai direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo. “Solihah diperiksa dalam kapasitasnya sebagai direktur Keuangan dan Investasi PT Asuransi Jasindo,” jelas Febri.

Tak hanya Solihah, penyidik juga menjadwalkan memeriksa Kepala Sub Divisi Akuntansi Umum Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Jasindo, Tri Yulprianto. Seperti halnya Solihah, Tri Yulprianto juga diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Budi Tjahjono. Tri merupakan Koordinator Keuangan Oil and Gas Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Jasindo tahun 2010 hingga 2013. “Tri Yulprianto juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTJ,” kata Febri.

Sebelumnya, Febri menegaskan, KPK memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Budi Tjahjono sebagai tersangka. Pernyataan Febri ini menanggapi Sekretaris Perusahaan PT Jasindo, Yuko Gunawan yang menyebut penunjukkan agen untuk mengikuti sejumlah tender di BP Migas itu, sudah merujuk pada aturan dan mekanisme internal yang berlaku. Febri tak mempersoalkan pernyataan Jasindo. Febri justru meminta pihak Jasindo untuk menjelaskan hal tersebut dalam proses penyidikan kasus ini. “Ya silakan saja, yang pasti hal tersebut bisa dijelaskan dalam proses pemeriksaan,” katanya.

Direksi dan pejabat Jasindo memiliki kesempatan untuk menjelaskan kasus ini dalam proses pemeriksaan. Dikatakan Febri, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat Jasindo yang dianggap mengetahui dugaan korupsi penunjukan agen ini. “Jadi, kita akan panggil, kita akan periksa pihak-pihak yang punya kewenangan dan mengikuti alur dari penunjukkan agen tersebut, sampai proses pengadaan itu,” papar Febri.

Menurut Febri, pihaknya tidak akan menetapkan Budi sebagai tersangka jika tidak memiliki bukti permulaan yang cukup. Apalagi, Budi diduga melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara lantaran menunjuk dan membayar agen dalam proses lelang yang diikuti Jasindo terkait penutupan asuransi oil and gas pada 2009, serta jasa asuransi aset proyek pada 2012 di BP Migas. “Tentu saja, indikasi kerugian negaranya di sini dimulai dari penunjukkan langsung agen sampai pada proses pembayaran terhadap dua agen di dua pengadaan itu,” katanya.

Diketahui, KPK menetapkan mantan Dirut PT Jasindo, Budi Tjahjono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penunjukan dan pembayaran agen dalam lelang penutupan asuransi ‘oil and gas’ pada 2009, serta jasa asuransi aset proyek pada 2012 di BP Migas.

Budi diduga memerintahkan bawahannya menunjuk perorangan tertentu untuk menjadi agen dalam lelang yang diikuti konsorsium yang dipimpin PT Jasindo di BP Migas pada 2010-2012 dan 2012.

Kedua agen itu mendapat komisi dari Jasindo lantaran konsorsium yang dipimpin perusahaan pelat merah tersebut memenangkan lelang. Padahal, kehadiran kedua agen tersebut tak diperlukan dan tak melakukan kegiatan apapun terkait lelang yang diikuti Jasindo dan konsorsiumnya.

Pembayaran fee kepada kedua agen tersebut diduga mengalir kepada sejumlah pejabat Jasindo. Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan sekitar Rp 15 miliar.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Budi Tjahjono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Suara Pembaruan

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru