oleh

Pemerintah dan Pengamat, Saling Respon Soal Pembubaran HTI

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Rencana Pemerintah Pusat untuk membubarkan ormas Hitbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai sudah mencukupi bukti, konsep khilafah yang diusung HTI secara nyata bertujuan untuk mengubah Pancasila sebagai ideologi kebangsaan.

Dari kajian literatur yang telah dilakukan oleh pemerintah, disimpulkan bahwa konsep khilafah merupakan cita-cita politik yang bertujuan untuk meniadakan keberadaan negara bangsa.

Menindak lanjuti hal tersebut Pemerintah Pusat melalui Menko Polhukam tidak akan memberikan toleransi terhadap gerakan ataupun paham-paham yang bertujuan mengganggu stabilitas keamananan dan kedaulatan NKRI.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham. Wiranto, Jumat (11/05) sebagaimana dilansir dari suaradewan.com.

“Di sini dari hasil pengamatan kita, hasil kita mempelajari berbagai literatur konsep khilafah, secara garis besar bersifat trans nasional, artinya apa berorientasi mentiadakan nation state, negara bangsa, untuk mendirikan pemerintahan Islam yang lebih luas lagi,” ujar Wiranto.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik dari Konsepindo Researc and Consulting, Veri Muchlis Arifuzzama menilai, langkah pemerintah dalam mengkaji ormas HTI tersebut harus dapat dibuktikan, Pemerintah hanya berkewajiban mengambil tindakan hukum, jika aktivitas dakwah HTI sudah mengarah pada tindakan fisik, seperti gerakan separatis.

“Jika memang sudah berupa perbuatan dan mengarah pada pemberontakan bersenjata, membentuk pasukan, membentuk laskar untuk merebut kekuasaan dan mendirikan kekhalifahan, ya silakan tindak secara hukum, bawa ke pengadilan,” ujar Pengamat Politik Veri Muchlis Jumat (11/05) kepada wartawan.

Secara konsep lanjut Veri Muchlis, Khilafah memang memiliki varian makna yang bisa ditafsirkan dari berbagai pendekatan, namun, sepanjang masih dalam tataran konsep dan tidak mengarah pada gerakan radikal, maka hal itu merupakan bagian dari kemerdekaan berpikir.

“Tidak boleh menghukum pikiran dan cita-cita manusia, sepanjang itu adalah pemikiran (khilafah), set back ke sejarah masa silam, terkagum dan inginkan kejayaan seperti masa kekhalifan, ya tidak melanggar,” tambah Very Muchlis.

Baca juga :  Dir Intelkam Polda Metro Jaya sambangi Sekertariat PB KAMI

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi lanjut Veri Muchlis, setiap warga negara memiliki kemerdekaan dalam berpikir, maka siapapun, termasuk pemerintah tidak boleh melakukan intervensi.

Diketahui, Hizbut Tahrir Indonesia merupakan organisasi Islam yang saat ini, masih meyakini konsep “Khilafah Islamiyyah” sebagai sistem ideal untuk diterapkan di dalam negara. (Red- Den/Haji Merah/Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru