oleh

PP GMKI Mendukung Langkah Pemerintah Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia

JAKARTA, KICAUNEWS.COM – Rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia oleh Pemerintah Pusat, menuai banyak kontroversi disemua elemen masyarakat. Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menilai, rencana pemerintah harus memperhatikan “Due Process Of Law” sebab negara Indonesia merupakan negara hukum.

Sebagai organisasi mahasiswa yang masih mendukung Pemerintahan Joko Widodo, PP GMKI meminta agar Pemerintah berhati-hati dalam mengambil tindakan dan keputusan.

Sebab dalam UU 1945 Pasal 28 dan 28 E ayat 3 dan UU No 39 Tahun 1999 Pasal 24 telah diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sahat Martin Philip Sinurat, Kamis (11/01) dalam keterangan tertulisnya sebagaimana diterima oleh Wartawan kicaunews.com.

“Prasyarat pembatasan hak asasi melalui Undang-Undang juga diatur dalam Konstitusi Indonesia Pasal 28J ayat (2), maka pembatasan itu harus dilakukan salah satunya dengan melalui Undang-Undang,” ujar Sahat Martin Philip Sinurat dalam keterangan tertulisnya.

Melihat landasan hukum tadi, tambah Sahat, maka GMKI menilai, Pemerintah harus tetap melakukan pembubaran pada Hizbut Tahrir Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU No 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (UU Ormas).

“Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia tetap berprinsip bahwa, keadilan harus di dapat oleh setiap warga negara Indonesia, meskipun selama ini GMKI menyuarakan agar pemerintah menindak tegas berbagai ormas radikal, intoleran dan anti-Pancasila,” tambah Sahat.

PP GMKI lanjut Sahat menambahkan, akan terus mendukung langkah-langkah hukum yang diambil pemerintah,  sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan konstitusi negara.

“Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang saat ini masih berkomitmen untuk memerangi kelompok intoleran,” lanjut Sahat dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga :  Tingkatan Pelayanan Polsek Ciampel Lakukan Gatur Pagi

Maka dengan itu GMKI meminta agar, Dewan Kerukunan Nasional dan Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila, harus segera dibentuk sehingga upaya pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat dilakukan ke dalam berbagai sendi kehidupan bangsa.

“Semua lembaga pemerintahan, seharusnya menjadi yang terdepan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika karena inilah konsensus bersama para pendiri bangsa yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia.” pungkas Sahat.

Sebagaimana diketahui, Saat ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk membubarkan ormas Islam HTI, yang dianggap radikal dan kontra Pancasila. (Red- Haji Merah/Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru