oleh

Gerindra: Pembubaran HTI Jangan Sampai Karena Pilgub DKI Jakarta

JAWA BARAT, KICAUNEWS.COM – Rencana pemerintah yang ingin membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mendapatkan respon positif dan negatif.

Wakil Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Radhar Tri Baskoro menilai, pemerintah harus punya perspektif yang jelas terkait yang dimaksud dengan bertentangan dengan pancasila.

“Pemerintah harus lebih jelas, apa yang dimaksud dengan, bertentangan dengan  pancasila. Apakah neoliberalisme tdk bertentangan dengan Pancasila?,” kata, Wakil Ketua Dewan Penasehat Partai, Radhar Tri Baskoro, Selasa (09/05) saat dihubungi wartawan.

Radhar menjelaskan, benturan pemikiran dalam berdemokrasi sangatlah dianjurkan, adapun yang dilarang dalam demokrasi adalah benturan fisik, sejauh ini HTI belum pernah melakukan kekerasan fisik.

“Setahu saya benturan pemikiran justru dianjurkan dalam demokrasi. Yang dilarang adalah benturan fisik, tetapi kapan HTI melakukan kekerasan fisik? Ada banyak ormas lain yang gemar melakukan kekerasan, toh sampai sekarang tidak dibubarkan” kata Radhar Tri Baskoro.

Selain itu, Radhar juga berharap, pembubaran ormas yang dilakukan oleh pemerintah, bukan sekedar kompensasi kegagalan Pilkada DKI Jakarta, akam tetapi lebih kepada masalah kepentingan negara.

“Pembubaran ormas seyogyanya melalui perintah pengadilan, saya berharap pembubaran ormas ini adalah demi kepentingan negara, bukan sekadar cara mengkompensasi kegagalan dalam Pilgub Jakarta,” ujar, Radhar kepada wartawan kicaunews.com, (09/05) saat dihubungi.

Diketahui, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan organisasi Islam, yang getol menyuarakan “Khilafah Islamiyyah” untuk dijadikan sebagai landasan ideologi negara di Indonesia.

HTI saat ini sudah menjadi ormas Islam yang lumayan besar, di Indonesia, setelah NU, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, dan Front Pembela Islam (FPI).

Senada dengan Radhar, Pengamat Gerakan Ormas di Indonesia, Son Haji Ujaji. M.si menilai, Gerakan radikalisme  diera saat ini, harus dijinakan lewat pendidikan kebangsaan, pendidikan kebangsaan kepada saat ini, sangat minim sekali di adakan di masyarakat oleh pemerintah.

Baca juga :  Bhabinkamtibmas Polsek Sinjai Borong Polres Sinjai Sambang dan Berikan Himbauan Kamtibmas

“Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebangsaan dan ketahanan nasional, maka tindakan-tindakan yang tidak ber prikebangsaan akan muncul, sebagai bentuk ekspresi masyarakat yang tidak puas terhadap pola arah pembangunan bangsa selama ini,” kata, Son Haji, ditempat terpisah. Selasa, (09/05).

Selain itu Son Haji juga menekankan, agar pendidikan kebangsaan harus segera diarahakn kepada ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),  dan ormas yang sejenisnya, yang memang terindikasi akan merongrong wibawa bangsa ini. (Red- Den/Haji Merah/Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru