oleh

Pembubaran HTI, Pengamat: Langkah Pemerintah Tidak Tepat

TANGSEL, KICAUNEWS.COM – Langkah pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), menuai pandangan yang pro dan kontra. Pengamat Politik, Veri Muchlis Arifuzzama dari Lembaga Survei Konsepindo Research dan Consulting  menilai, pembubaran HTI oleh pemerintah dinilai tidak tepat dan otoriter, sebab pembubarannya tidak menempuh mekanisme hukum. Padahal Indonesia ini merupakan negara hukum.

“Kecuali HTI melakukan pemberontakan bersenjata, seperti PKI, PRRI, Permesta, DI/TII,” ujar Pengamat Politik, Veri Muchlis, Senin (08/05).

Kepada wartawan, Direktur Utama Lembaga Survei Konsepindo Research dan Consulting ini menjelaskan, Selama ini para aktivis mempersoalkan pembubaran PKI karena tidak lewat pengadilan? Kita Jangan ambil resiko negara jatuh ke tangan para penafsir tunggal kekuasaan, menyikat dan melibas yang berbeda, anti oposisi.

“Pancasila jangan dijadikan sebagai alat represi negara, pemerintah jangan melihat, setiap yang berbeda pandangan dengannya (Pemerintah) itu musuh negara, yang kemudian dibubarkan, tanpa melalui proses hukum.” jelas Veri Muchlis.

Pembubaran itu, lanjut Veri menambahkan, merupakan tindakan hukum, segala tindakan hukum di negara hukum harus dilakukan melalui jalur hukum, aparat penegak hukum melakukan tindakan hukum, harus membawanya ke pengadilan, itulah jalan demokrasi.

“Itulah mengapa pemerintah tidak boleh melakukan tindakan hukum di luar pengadilan. Jika ini sudah diputuskan tentu bisa juga digugat di PTUN, tapi ini preseden buruk. Sekarang HTI besok apa?,” tambah, Pengamat Politik Veri Muchlis, saat dihubungi wartawan kicaunews.com.

Selain itu, Veri juga menegaskan, pemerintah jangan sampai memaknai ideologi negara ini untuk kepentingan kekuasaan, sebagaimana yang terjadi diera Soeharto. Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, adalah sumbangsih terbesar umat Islam. Langkah pemerintah membubarkan HTI, mungkin saja pemerintah menganggap HTI itu makar.

“Mungkin saja di pengadilan terbukti bahwa HTI akan makar, ada pelanggaran UU, ya hukum wajib ditegakkan. Tapi kalau sebatas pikiran, cita-cita ideal, tak bisa dihukum. Kita tak bisa menghukum pikiran orang. Hukum dimanapun, termasuk dalam agama, hanya berlaku pada perbuatan.” tegas Pengamat Politik, Veri Muclis. (Deni/Haji Merah/Kicaunews.com).

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru